Berita

<p style="text-align: justify;">DISKOMSANDI - Untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih dan transparan serta meningkatkan pelayanan publik yang prima dan maksimal, Pemerintah Kota Ternate menggelar kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Tekhnis LAPOR versi 3.0. Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Walikota Ternate, Selasa 25 Juni 2019. Dihadiri oleh seluruh perwakilan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Ternate&nbsp; dan Para Pengelola LAPOR se-Kota Ternate. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si.</p> <p style="text-align: justify;">Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk mensosialisasikan model pengelolaan pengaduan yang telah dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kota Ternate, sejak tahun 2017. Pengembangan pengelolaan pengaduan di Dinas Kesehatan ini merupakan bagian dari program penguatan pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) bersama Kemenpan RB, Kantor Staff Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: justify;">Sebelumnya, program yang sama juga telah mendampingi Pemerintah Kota Ternate untuk mengembangkan pengelolaan pengaduan melalui aplikasi nasional yang bernama LAPOR, yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Hasilnya, saat ini masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan keluhan kepada Pemerintah Kota Ternate, termasuk kepada Dinas Kesehatan dan OPD lainnya di Kota Ternate.</p> <p style="text-align: justify;">Masyarakat cukup menyampaikan keluhannya dengan mengirimkan SMS ke hotline 1708 atau melalui www.lapor.go.id.&nbsp; Setiap keluhan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Masyarakat juga dapat memantau status penyelesaian pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi LAPOR.</p> <p style="text-align: justify;">Pada kesempatan ini pula hadir Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Maluku Utara, Sofyan Ali yang dalam sambutannya berharap Pemerintah Kota Ternate lebih aktif lagi mengelola pengaduan masyarakat, &ldquo;selain amanat dari Undang-undang, pengelolaan pengaduan juga harus dijadikan kebutuhan agar dapat menyerap aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya dalam kaitannya pengembangan pelayanan publik di Kota Ternate," ungkap Kepla Ombudsman Perwakilan Malut dalam sambutannya. (TR_diskomsanditernate)</p>