PJ Wali Kota Ternate Pimpin Rapat Evaluasi Terhadap PTT di Lingkup Pemerintah Kota Ternate

DISKOMSANDI - PJ Wali Kota Ternate Hasyim Daeng Barang, S.STP, M.Si memimpin rapat evaluasi terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemerintah Kota Ternate, di ruang rapat kantor Walikota Ternate, Senin (5/4/21).

Diketahui jumlah PTT di lingkup Pemkot Ternate hingga saat ini berjumlah 3540 orang yang terdiri dari 1177 lulusan Sarjana dan 2363 lulusan SMA. Dari jumlah tersebut, sudah termasuk didalamnya 974 PTT yang baru diangkat sesuai SK tahun 2021.

PJ Wali Kota Ternate menegaskan, “Apakah pengangkatan 974 PTT itu sudah melalui analisis dan beban kerja belum? Urgensinya apa? Keunggulannya apa? Karena harus melalui pertimbangan-pertimbangan, bahwa misalnya dengan posisi anggaran kita tidak mampu untuk membayar pengangkatan PTT sekian jumlah tersebut, kecuali memang sangat dibutuhkan seperti tenaga kesehatan.”

“Saya mempersoalkan apakah efektif tidak? Terus yang diangkat itu benar-benar dipake tidak? diberdayakan di sana tidak?” Tambahnya.

Total anggaran untuk gaji PTT di tahun 2020 sebesar  Rp 29.613.200.000. Sedangkan dengan adanya pengangkatan PTT baru anggaran untuk gaji PTT 2021 naik hingga Rp 41.056.800.000,-

“Kalau kita gunakan analisis program kerja itu sudah pas lah, itu memang aturan main, prosedur mekanismenya seperti itu. Jadi mengangkat sesuatu itu sesuai kebutuhan kita. Saya mungkin fokus di 974 itu. Dari 974 ini kita bisa efisiensi kurang lebih 7 miliar, artinya setengah bisa kita alokasikan untuk teman-teman CPNS yang mau Latsar supaya teman-teman CPNS bisa mendapatkan kesempatan untuk Pra Jabatan.”

Kesimpulan dari rapat evaluasi terhadap PTT di lingkup Pemerintah Kota Ternate yakni pembentukan Tim Evaluasi PTT yang dipimpin oleh Asisten II dan III dengan beranggotakan Staf ahli dan BKD, melakukan verifikasi secara keseluruhan terhadap SK PTT di bawah tahun 2020, Pembubaran Satgas melalui evaluasi dan evaluasi tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan Surat Tanda Registrasi (STR).

PJ Wali Kota juga menghimbau agar seluruh laporan terkait evaluasi PTT dapat dilaporkan secara mendetail paling lambat Sabtu pagi (10/4) untuk ditindaklanjuti. (Tim Redaksi)