Berita

<p>DISKOMSANDI - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan provinsi Maluku Utara, setelah beberapa tahun terakhir Pemkot secara berturut-turut memperoleh opini WTP.</p> <p>Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 kepada Kabupaten/Kata se-Maluku Utara diterima langsung oleh Plt Walikota Ternate Abdullah Tahir di lantai 2 kantor BPK, Kamis (24/5/2018).</p> <p>Dalam LHP tersebut memuat opini atas LKPD pada Pemerintah Kabupaten/Kota setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Opini merupakan pemyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Pada Semester I Tahun Anggaran 2018 BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah melakukan pemeriksaan atas LKPD pada 11 Pemerintah Daerah yakni atas Pemerintah Provinsi Maluku Utara, 2 Pemerintah Kota dan 8 Pemerintah Kabupaten.</p> <p>Penyerahan LHP atas LKPD kepada DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara, Drs. Sri Haryoso Suliyanto disaksikan oleh Auditor Keuangan Negara VI BPK, Dori Santosa, S.E., M.M.</p> <p>Auditor Keuangan Negara VI BPK, Dori Santosa, S.E., M.M dalam sambutan penyerahan menyampaikan, hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten/Kota TA 2017 di wilayah Provinsi Maluku Utara menunjukkan adanya peningkatan opini. Dari 10 pemerintah kabupaten/kota, sebanyak 7 pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 3 pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).</p> <p>Pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Pulau Morotai;</p> <p>Sedangkan pemerintah daerah dengan opini WDP yakni Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.</p> <p>Pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.</p> <p>Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan diterima.</p> <p>Pejabat yang tidak menindaklanjuti, dapat dikenai sanksi. Upaya-upaya ini guna mewujudkan Good Governence dan Clean Goverment di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Maluku Utara.</p> <p>Sementara itu, Plt walikota Abdullah Tahir usai meneriman penyerahan opini WTP mengatakan, perolehan predikat WTP oleh Pemkot Ternate ini sudah keempat kali secara berturut-turut, tentunya harus diikuti dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kemudian meningkatkan kesejateraan masyarakat harus ditingkatkan.</p> <p>"Jadi dalam penyerahan ini ada beberapa catatan terkait penyelesaian administrasi di setiap SKPD dilingkup Pemkot Ternate, setelah ini kita akan panggil SKPD yang bersangkutan untuk melakukan rapat," kata Plt Wali Kota.</p> <p>Menurutnya, selama empat tahun berturut-turut oleh pemkot Ternate karena pengelolaan keuangan yang baik, tertib administrasi dalam kebijakan anggaran. "Kita berharap di tahun akan datang harus ada peningkatan terkait dengan kesejahteraan masyarakat mendapat perhatian khusus dari pemerinta daerah," pungkasnya. (TR_diskomsandi)</p>