Berita

<p>DISKOMSANDI - Selain tempat ibadah, listrik juga menjadi kebutuhan mendasar masyarakat terutama mereka yang hidup di daerah terluar kota. Hal ini segera akan diatasi Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, seiring dengan akan diresmikannya Perusahaan Listrik Negara (PLN) oleh Walikota, Burhan Abdurahman.<br /><br />"<em>Perencanaan Walikota Ternate Burhan Abdurahman, yang bakal ke Batang Dua, memiliki dua agenda khusus diantaranya yang pertama meresmikan PLN di Batang Dua dan juga peresmian Gereja.</em>" Kepala Bagian humas dan protokoler setda Kota Ternate&nbsp; Syaiful Arsyad&nbsp; ketika memberikan keterangan kepada TR Diskomsandi, Selasa (10/10)<br /><br />Menurutnya, rencana peresmian listrik sudah seharusnya dilakukan secepat mungkin karena hal ini menjadi keinginan masyarakat yang ada di Batang Dua sana.<br /><br />"<em>Dalam Peresmian ini Selain PLN juga akan diresmikan Sebuah Gereja</em>"&nbsp;Ungkap Arsyad.<br /><br />Namun untuk secara teknis belum memiliki jadwal yang pas karena agenda bisa berubah. Acara peresmian dilakukan fokus pada satu titik atau tempat yang berbeda untuk dua agenda. "<em>Teknis dilapangan apakah dilakukan satu titik atau dua titik itu nanti diatur namun yang menjadi perencanaan satu titik saja namun belum pasti</em>, " tambah Dia<br /><br />Sementara itu, untuk kesiapan, pihak PLN sendiri sudah sangat siap dan perencanaannya tanggal 14 ini kalau sudah fix maka Disperkim akan melakukan koordinasi ke pihak PLN. "<em>Pihak PLN sudah sangat siap tinggal peresmian saja kalau tidak ada pergeseran maka tanggal 14 ini sudah dilakukan peresmian</em>," tuturnya<br /><br />Lanjutnya, dalam perencanaan peresmian ke Batang Dua hingga sejauh ini belum ada kepastian kapal apa yang akan digunakan. Pihak Pemkot sudah melakukan Penyuratan kepada Badan Sar Nasional (Basarnas) untuk menggunakan kapal Basarnas namun hingga saat ini belum mendapat respon positif.<br /><br />"<em>Rencananya peresmian PLN dibatang dua rombongan Walikota bakal menggunakan kapal Basarnas namun sejauh ini belum ada kepastian karena penggunaan kapal harus melalui prosedur penyuratan dan penyuratan susah dilakukan oleh pemkot namun Basarnas juga harus menyurat ke Basarnas pusat untuk penggunaan kapal namun belum ada respon juga dari pusat</em>," jelasnya.<br /><br />Untuk mengantisipasi jika tidak ada persetujuan dari Basarnas lanjut Dia, Pemkot juga mempunyai dua alternatif lain, yakni kapal KSOP atau Feri. "<em>Kalau Kepala basarnas belum dapat izin maka masih memiliki dua solusi yaitu penggunaan kapal KSOP atau Feri</em>," singkatnya. (TR_Diskomsandi)</p>