Berita

<p>DISKOMSANDI- Pemerintah Kota Ternate kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara, opini yang diterima Pemerintah Kota Ternate ini merupakan yang ketiga kali secara berturut-turut sejak dari tahun 2014, 2015 sampai 2016. Opini ini juga diterima Pemerintah Kota Ternate susuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK Maluku Utara setelah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara Sri Haryoso Suliyanto, Kepada Walikota Ternate Burhan Abdurahman dan Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate Mubin A. Wahid pada Selasa (23/5) sore di ruang rapat kantor BPK.<br />Opini WTP ini juga karena Pemerintah Kota dinilai laporan keuangan sudah memenuhi empat kriteria diantaranya kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.<br />Walikota Ternate Burhan Abdurahman mengatakan, sesuai LHP dari BPK tahun 2016 Pemerintah Kota Ternate mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan opini WTP yang diraihnya ini sudah tiga tahun secara berturut-turut yang merupakan penghargaan kepada aparatur pemerintah, selain itu kata Walikota opini yang diraih ini harus dipertahankan apalagi dinamika pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan <em>"Kalau dulunya pemeriksaan tidak menyentuh pada hal-hal tertentu sekarang menyentuh, misalkan dana Bosda dari pemerintah pusat ke masing-masing sekolah tidak melalui APBD dan dikelola sendiri, sekarang pemeriksaan itu harus melihat dana Bosda itu masuk ke APBD melalui kas daerah"</em>, kata Walikota dua periode ini.</p> <p>Walikota sendiri berkomitmen akan terus membenahi penyelenggaraan laporan keuangan sehingga dari waktu ke waktu pengelolaan laporan keuangan semakin membaik, akuntabel, transparan dan laporan keuangan tersebut benar-benar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sesuai dengan tujuannya dimana masyarakat harus menikmati manfaat dari pada setiap laporan keuangan yang disusun Pemerintah Kota Ternate "Jika ada rekomendasi akan kita tindaklanjuti dalam 60 hari", tegas dia.<br />Sementara Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate Mubin A. Wahid menambahkan, DPRD Kota Ternate memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Ternate atas kerja keras yang dilakukan, sehingga selama tiga kali berturut-turut memperoleh opini WTP, dan jika ada catatan kiranya dapat ditindaklanjuti dan DPR akan menjadikan dasar LHP ini dalam rangka pembahasan LPP APBD tahun anggaran 2016 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(TM-Diskomsandi)⁠⁠⁠⁠</p>