#

APEKSI Soroti Hambatan Pembentukan Perda, Wali Kota Ternate Usulkan Enam Pilar Reformasi Legislasi

PEMKOT TERNATE - Penguatan kapasitas kelembagaan, penyederhanaan proses harmonisasi, hingga kepastian dukungan anggaran menjadi sejumlah agenda penting dalam pembenahan sistem pembentukan regulasi di tingkat daerah. Persoalan tersebut disoroti Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dalam Dialog Nasional bersama Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam forum tersebut, Wakil Ketua II Pengurus Pusat APEKSI yang juga Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si., memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah kota dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Berdasarkan hasil inventarisasi APEKSI di sejumlah kota anggota, rendahnya produktivitas regulasi daerah tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya kemauan pemerintah daerah, tetapi juga dipengaruhi keterbatasan kapasitas kelembagaan dan meningkatnya beban regulasi dari pemerintah pusat.

Wali Kota menjelaskan bahwa persoalan pembentukan Perda perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, harmonisasi, pembahasan, hingga evaluasi setelah regulasi diberlakukan.

“Rendahnya produktivitas pembentukan regulasi di daerah bukan berarti pemerintah kota tidak memiliki kemauan untuk menghasilkan Perda. Persoalan yang dihadapi lebih mendasar, yakni keterbatasan kapasitas kelembagaan, kompleksitas proses birokrasi, serta perubahan regulasi pusat yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” ungkap Wali Kota dalam pemaparannya.

Data APEKSI menunjukkan bahwa realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada 2025 hanya mencapai sekitar 49,5 persen, yakni 51 dari total 103 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Capaian tersebut kembali mengalami penurunan hingga pertengahan November 2026, dengan realisasi sekitar 31,1 persen.

Selain rendahnya capaian, pembahasan regulasi juga cenderung menumpuk pada Triwulan IV atau menjelang akhir tahun. Pola pembahasan yang bersifat back-loaded tersebut berisiko mengurangi kedalaman kajian dan telaah substansi terhadap rancangan regulasi.

Persoalan lainnya adalah regulatory lag atau kesenjangan implementasi regulasi. Sejumlah Perda yang telah diundangkan belum dapat dijalankan secara optimal karena Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai aturan pelaksana terlambat diterbitkan atau belum ditetapkan. Sementara itu, evaluasi pasca-legislasi atau ex-post review masih sangat terbatas. Sejak 2025, baru sekitar 11 persen Perda yang berlaku telah melalui proses evaluasi.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, APEKSI mengidentifikasi empat persoalan utama yang menjadi hambatan pemerintah kota dalam menghasilkan regulasi daerah yang efektif.

Pertama, volatilitas regulasi pusat tanpa mekanisme peringatan dini atau early warning. Perubahan kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD), Barang Milik Daerah (BMD), penataan perangkat daerah, hingga penyesuaian ketentuan pidana, kerap berlangsung cepat tanpa disertai penyampaian informasi resmi sejak awal. Akibatnya, pemerintah kota masih banyak mengandalkan jalur informal, seperti grup WhatsApp para kepala bagian hukum maupun pemberitaan media massa, untuk mengetahui perkembangan kebijakan.

Kedua, rantai birokrasi yang berlapis serta perbedaan standar harmonisasi regulasi. Proses harmonisasi, fasilitasi oleh gubernur, hingga evaluasi Kementerian Dalam Negeri membutuhkan waktu panjang dan belum memiliki standar batas waktu yang mengikat. Di sisi lain, beban harmonisasi di daerah cukup besar, terutama untuk rancangan Perkada yang jumlahnya dapat mencapai puluhan dokumen setiap tahun.

Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangan dan anggaran legislasi. Mayoritas pemerintah kota masih menghadapi kekurangan tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Bahkan, terdapat daerah yang belum memiliki tenaga perancang sama sekali meskipun harus menangani puluhan Raperda dan Raperkada. Kondisi ini diperberat dengan terbatasnya anggaran untuk seluruh tahapan legislasi serta belum tersedianya tenaga ahli hukum di DPRD.

Keempat, adanya beban mandat baru tanpa kejelasan dukungan fiskal atau unfunded mandates. Pemerintah pusat kerap memberikan kewajiban pembentukan kelembagaan maupun pelaksanaan program baru kepada pemerintah daerah, tetapi belum selalu disertai skema pendanaan atau dukungan transfer anggaran yang memadai.

Menghadapi berbagai persoalan tersebut, APEKSI mengusulkan enam pilar reformasi legislasi yang diharapkan dapat menjadi perhatian dan dikawal bersama oleh BULD DPD RI serta pemerintah pusat.

Pilar pertama adalah penguatan sistem peringatan dini dan kepastian masa transisi regulasi. APEKSI mendorong pembentukan kanal notifikasi resmi yang terintegrasi, seperti melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), untuk menyampaikan setiap perubahan kebijakan pusat kepada pemerintah daerah. Selain itu, pedoman teknis diharapkan dapat diterbitkan bersamaan dengan regulasi induk agar daerah memiliki kepastian dalam proses implementasi.

Pilar kedua adalah penyatuan standar harmonisasi regulasi. APEKSI mengusulkan penyelarasan standar telaah antara Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah provinsi. Proses tersebut juga perlu dilengkapi batas waktu maksimal yang mengikat, yakni sekitar 7-10 hari kerja untuk setiap tahapan.

Pilar ketiga menerapkan prinsip money follows function, yaitu memastikan setiap pelimpahan kewenangan maupun pemberian mandat baru dari pemerintah pusat kepada daerah disertai kejelasan skema pendanaan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki dukungan fiskal yang memadai untuk menjalankan kewajiban sesuai kewenangannya.

Pilar keempat adalah penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia melalui afirmasi formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. APEKSI juga mengusulkan penyediaan bank templat Perda atau model law serta instrumen evaluasi dampak regulasi yang sederhana dan mudah diterapkan oleh pemerintah daerah.

Pilar kelima berkaitan dengan penguatan partisipasi publik yang bermakna. Pemerintah daerah perlu memiliki panduan baku serta platform uji publik secara daring untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah, sehingga regulasi yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Pilar keenam adalah transparansi pembiayaan legislasi melalui standardisasi pos anggaran untuk seluruh siklus pembentukan regulasi. Standar tersebut diharapkan dapat diterapkan secara seragam di setiap daerah agar kebutuhan anggaran legislasi lebih terencana, terukur, dan transparan.

Melalui enam pilar tersebut, APEKSI berharap proses pembentukan regulasi di daerah dapat berjalan lebih efektif, memiliki kepastian waktu, serta didukung kapasitas kelembagaan dan pembiayaan yang memadai.

Dalam dialog nasional tersebut, APEKSI juga menyatakan kesiapan untuk mengambil peran sebagai mitra strategis BULD DPD RI dan pemerintah pusat. Salah satu bentuk dukungan yang ditawarkan adalah menjadi pusat berbagi dokumen model Perda serta praktik-praktik baik antarkota yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dalam menyusun regulasi sesuai kebutuhan masing-masing.

Upaya pembenahan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas pembentukan Perda, tetapi juga memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan kepastian hukum di kawasan perkotaan. Dengan regulasi yang lebih berkualitas, pemerintah kota diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern, cerdas, dan berkeadilan. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)

Berita

Berita Lainnya

#

Pimpin Apel Rabu Menyapa, Sekda Dorong Siswa SMPN 7 Tingkatkan Prestasi dan Kedisiplinan

PEMKOT TERNATE - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, S.E., M.M. ...

#

Rapat Bersama Jajaran, Kadis Kominfo Ternate Ingatkan ASN Jaga Integritas dan Keamanan Informasi

PEMKOT TERNATE - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate H. Muhli ...

#

Perluas Akses Layanan Kesehatan,Wali Kota Resmikan Togafo Jadi Lokasi Pengembangan Integrasi Layanan Primer

PEMKOT TERNATE - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dilakukan mela ...

#

Peringati HKN ke-62, Pemkot Ternate Luncurkan Panggilan Darurat (Pagar) Andalan 119

PEMKOT TERNATE – Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Kesehatan Kota Ternate menggelar ...