Berita

Pemkot Ternate - Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly SE., MM, menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbangda) Kota Ternate dengan agenda, Koordinasi dan Audiensi Penjelasan terkait Perluasan Digitalisasi Bantuan Sosial oleh Korwil VI, dan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Digitalisasi Bantuan Sosial kepada Stakeholder.

Hadir sebagai narasumber, Cahyono Tri Birowo, ST., M.T.I., Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Adi Nugroho, MTI., Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional di Kementerian PANRB.

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi juga turut di hadiri OPD terkait, Agen/Pendamping (sesuai SK Wali Kota Ternate Nomor 100/Ii.7/Kt/2026) dan Organisasi Masyarakat. Rabu 29/4/2026.

Pemerintah Kota Ternate menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda besar transformasi digital nasional, khususnya pada sektor perlindungan sosial.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) RI, telah menetapkan 42 (empat puluh dua) kabupaten/kota yang dibagi menjadi 7 (tujuh) wilayah sebagai wilayah perluasan uji coba Digitalisasi Bansos. Kota Ternate menjadi salah satu kota dari 42 kabupaten/kota di Indonesia. Fokus utamanya adalah memperbaiki akurasi data agar bantuan sosial tepat sasaran.

Dalam rapat tersebut, Wali Kota mengatakan, “Perbaikan data ini bersifat digital. Kita ingin memastikan orang yang semestinya menerima bantuan terdata dengan benar. Sebaliknya, mereka yang sudah tidak berhak misalnya karena sudah meninggal dunia, akan dieliminasi oleh sistem secara otomatis.”

Dijelaskan Wali Kota, “Intinya pemerintah kota siap. Karena kami dibantu tim gugus tugas yang diketuai oleh Sekretaris Daerah untuk memastikan seluruh proses validasi ini berjalan lancar sebelum tenggat waktu yang ditentukan.” (Tim IKP Diskominfo Ternate)