Berita

PEMKOT TERNATE – Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM mewakili Pemerintah Kota Ternate secara resmi menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Maluku Utara di Kantor BPK Kelurahan Jati, Kamis (28/3/24).

Penyerahan tersebut dihadiri juga oleh Plt. Kepala Inspektorat Muhammad Ali Gani Arif, dan Sekretaris BPKAD Kota Ternate Hasmiati Hasanudin mendampingi Sekda Kota Ternate, dan diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara Marius Sirumapea, SE., M.Si., Ak.

Sekda Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM mengatakan, penyerahan laporan keuangan, sebagai salah satu syarat untuk nantinya dilakukan pemeriksaan terperinci oleh BPK RI Perwakilan Malut dan pemeriksaan terperinci akan dimulai dilakukan pada tanggal 1 April 2024 dan akan di jeda saat libur lebaran dan dilanjutkan Kembali pada tanggal 16 April 2024 sampai batas waktu yang belum ditentukan.

“Pemkot Ternate sudah sangat siap untuk audit BPK, karena hal ini sudah jadi kewajiban BPK setiap selesai tahun anggaran dan pemberlakuan ini sama seperti 10 kabupaten, kota yang lain di Maluku Utata bahkan di seluruh Indonesia karena ini sudah waktunya pemeriksaan,” jelas Sekda.

Menurutnya, untuk mendukung agar pemeriksaan berlancar, Sekda yang juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate berjanji akan memaksimalkan seluruh OPD yang ada di Pemkot Ternate agar lebih proaktif, saat pemeriksaan berlangsung.

“Sehingga, ketika ada konfirmasi atau butuh klarifikasi dari tim pemeriksa dapat direspon dengan cepat oleh OPD dan pemeriksaan nanti dapat berjalan lancar, tim pemeriksa ini nantinya home base nya di kantor BPKAD Kota Ternate,” ungkapnya.

Selanjutnya, semua OPD di Pemkot Ternate sudah harus siap saat dilakukan pemeriksaan dari BPK.

“Saya minta ke semua OPD dapat memberikan pelayanan terbaik, dimana ketika ingin di konfirmasi atau klarifikasi segera direspon dengan baik, sehingga dengan waktu yang tersedia ini dapat di maksimalkan oleh tim untuk melakukan audit,” katanya.

Sekda juga menegaskan, selama proses pemeriksaan dari BPK Perwakilan Malut berlangsung, para pimpinan OPD dilarang keluar daerah.

Sekda juga mengingatkan, salah satu tantangan yang dihadapi Pemkot Ternate dalam pemeriksaan kali ini yakni mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Semoga kita dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diperolah selama delapan kali, dan di tahun 2024 ini, predikat tersebut bisa kita pertahankan yang kesembilan kalinya. Tentunya ini semua tidak lepas dari kerja tim dari semua pimpinan OPD dan jajarannya,” tutupnya. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)