Berita

PEMKOT TERNATE - Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si membuka Focus Group Discussion (FGD) 1 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Konsultasi Publik (KP) 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Wilayah Perencanaan (WP) Pulau Hiri dan Moti di Ternate, Senin (5/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 5–6 Oktober 2026 di Hotel Jati Ternate, turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Kota Ternate H. Rus’an Muhammad Nur Taib, ST., MT., dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate Musli Mohamad, S.T., M.Eng.

Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si mengatakan, penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diarahkan untuk mempercepat tersedianya dokumen perencanaan bagi Hiri dan Moti. RDTR nantinya menjadi pedoman pembangunan fisik, pengembangan wilayah, perizinan, dan investasi secara terpadu.

"Hiri dan Moti kita harapkan dapat berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, namun pembangunan tetap harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi generasi mendatang," ujar Wali Kota.

Menurutnya, KLHS menjadi instrumen untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam RDTR. Target kegiatan ini adalah menyiapkan Ranperkada RDTR Wilayah Perencanaan Perkotaan Moti dan Pulau Hiri.

Sasaran penyusunan mencakup draft buku fakta dan analisis, buku rencana, peta digital RDTR skala 1:5.000, draft kajian kebijakan RDTR, draft Ranperkada RDTR, serta draft dokumen KLHS.

Wali Kota berharap forum tersebut menghasilkan masukan substantif, terutama terkait perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, dan utilitas perkotaan.

"Masukan dari berbagai pihak sangat penting agar dokumen yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan wilayah dan dapat mendukung pembangunan Kota Ternate," katanya.

Seluruh masukan dari forum tersebut selanjutnya menjadi bagian dalam proses penyempurnaan dokumen RDTR dan KLHS. Pemkot Ternate juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas dukungan dan kerja sama dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)