Berita

PEMKOT TERNATE - Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si, menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2026 DPRD Kota Ternate, Senin (9/11/2026). Penyampaian tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan kebijakan anggaran daerah untuk tahun mendatang.

Rapat yang berlangsung di ruang sidang Kantor DPRD Kota Ternate itu dipimpin Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, S.T. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar, Wakil Ketua I DPRD Amin Subuh, S.H., Wakil Ketua II DPRD Jamian Kolengsusu, Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, S.E., M.M., unsur Forkopimda Kota Ternate, para asisten dan staf ahli, pimpinan OPD, serta para camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

Dalam penjelasannya, Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si., menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD 2027 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan perkembangan kebijakan fiskal nasional. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Kementerian Keuangan.

“Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan fiskal nasional, terutama terkait alokasi Transfer ke Daerah. Penyesuaian tersebut menjadi dasar dalam merancang struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah,” jelas Wali Kota.

Berdasarkan rancangan yang disampaikan, pendapatan daerah Kota Ternate pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp1.064.857.085.651. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp167.819.000.000, pendapatan transfer sebesar Rp888.756.365.151, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8.281.720.500.

Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah akan mengoptimalkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi serta memperkuat kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, pendapatan transfer masih menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah dan berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari sisi belanja, Pemerintah Kota Ternate merencanakan alokasi sebesar Rp1.061.857.085.651. Penyusunan belanja menggunakan pendekatan money follows program, yakni mengarahkan penganggaran pada program dan kegiatan yang memberikan hasil nyata serta manfaat bagi masyarakat.

Alokasi tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp962.342.110.670 yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Selanjutnya, belanja modal direncanakan sebesar Rp79.514.974.981 untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara selektif. Adapun belanja tak terduga dialokasikan sebesar Rp20.000.000.000 sebagai antisipasi terhadap kebutuhan penanganan keadaan darurat.

Pada komponen pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan nihil atau Rp0. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3.000.000.000 dialokasikan untuk penyertaan modal Pemerintah Kota Ternate pada PT BPRS Kota Ternate. Dengan struktur tersebut, RAPBD 2027 dirancang mengalami surplus sebesar Rp3.000.000.000 yang akan digunakan untuk menutupi pengeluaran pembiayaan.

Selain memaparkan struktur anggaran, Wali Kota juga menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Ternate pada 2027 yang diperkirakan berada pada kisaran 6,60 hingga 8,87 persen. Pertumbuhan tersebut diharapkan ditopang oleh sektor perdagangan, jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, serta penguatan investasi di wilayah kepulauan.

Pemerintah Kota Ternate juga akan memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Langkah tersebut menjadi salah satu perhatian dalam menjaga kondisi perekonomian daerah agar tetap kondusif.

Melalui penyampaian nota keuangan dan RAPBD tersebut, Pemerintah Kota Ternate berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif. Sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif diperlukan untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang kredibel, realistis, serta berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)