Berita

PEMKOT TERNATE - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate mengawali tahun anggaran 2026 dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) perangkat daerah sebagai forum konsolidasi, evaluasi, dan penajaman arah kebijakan pemerintahan untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi tantangan pemerintahan, khususnya pada awal tahun anggaran. Rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat Dinas Pendidikan pada Selasa (6/1/2026).

Rakor dipimpin langsung oleh Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si didampingi Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar dan Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM., serta diikuti Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian, Camat, Sekretaris Dinas Dan Badan, Kepala Bidang, Serta Sekretaris Kecamatan di lingkup Pemkot Ternate.

Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar, dalam arahannya menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, Wakil Wali Kota menilai capaian tersebut belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki.

“Walaupun ada peningkatan, saya belum merasa puas. Potensi kita jauh lebih besar dan belum seluruhnya tergarap secara optimal,” ujar Wakil Wali Kota.

Wakil Wali Kota menekankan pentingnya pendataan potensi secara akurat sebagai dasar penetapan target yang realistis dan menantang. Ia mencontohkan beberapa sektor yang mampu melampaui target ketika potensi dikelola dengan baik dan jujur.

“Kalau kita jujur pada potensi dan serius mengelolanya, maka peningkatan PAD itu sangat mungkin dicapai,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si menegaskan pentingnya kehadiran aktif pemerintah di tengah masyarakat, terutama dalam merespons persoalan lingkungan, tata ruang, kebencanaan, dan pelayanan publik. Disampaikan juga bahwa pemerintah tidak boleh bersifat reaktif, melainkan harus mampu membaca potensi risiko sejak dini.

Wali Kota juga menyoroti persoalan banjir, sampah, dan tata ruang yang dinilai saling berkaitan dan meminta seluruh jajaran, mulai dari OPD hingga kelurahan, untuk lebih aktif melakukan patroli wilayah dan pengawasan lapangan, khususnya di kawasan rawan.

“Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal kehadiran, empati, dan tanggung jawab. Pemerintah harus terlihat, harus hadir, dan harus bekerja,” tegasnya.

Selain itu, Wali Kota meminta agar dilakukan koordinasi lintas sektor untuk melakukan kajian menyeluruh terkait potensi banjir dan pengendalian ruang, termasuk dengan instansi teknis terkait. Menurutnya, pembangunan yang tidak terencana akan menimbulkan risiko jangka panjang bagi keselamatan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Wali Kota menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Wali Kota meminta seluruh perangkat daerah untuk melakukan pengendalian anggaran secara disiplin, termasuk penerapan penghematan energi dan penggunaan fasilitas kantor secara proporsional. Selain itu, Wali Kota dalam kesempatan tersebut juga menegaskan kebijakan sistem kerja fleksibel. Hal tersebut menjadi salah satu poin yang mendapat penekanan dan akan diterapkan serta diatur secara resmi melalui surat keputusan (SK) Wali Kota.

Menutup rapat, Wali Kota mengajak seluruh jajaran untuk menyatukan langkah, memperkuat koordinasi, dan menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam hal disiplin waktu kegiatan pemerintahan.

Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi titik awal penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta penajaman fokus pembangunan daerah sepanjang tahun 2026. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)