Berita

PEMKOT TERNATE - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM menghadiri sekaligus membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate tahun 2027 yang digelar di Auditorium Bappelitbangda Kota Ternate, Selasa (3/2/2026)

Forum Konsultasi Publik tersebut mengangkat tema “Penguatan City Branding Ternate Kota Rempah dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis Berbasis Kepulauan melalui Peningkatan Daya Saing Industri Kreatif, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta Kapasitas Penyandang Disabilitas”.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Bappelitbangda Kota Ternate Ir. Thamrin Marsaoly, SP., M.Sc., Sekretaris Bappelitbangda Kota Ternate Ronny Aries Setyono, ST., M.Si., dan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Abdul Kadir Dedi Arif.

Dalam sambutannya, Sekda menekankan bahwa Forum Konsultasi Publik RKPD menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah berjalan hampir satu tahun.

“Kita sudah berada di bulan Februari, dan tanggal 20 Februari nanti tepat satu tahun implementasi RPJMD 2021–2029. Dalam satu tahun ini tentu ada capaian yang telah dilakukan, namun juga masih terdapat sejumlah catatan yang belum maksimal,” ujar Sekda.

Sekda menyampaikan bahwa catatan-catatan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, khususnya dalam mengawal siklus akhir RPJMD.

“Forum konsultasi publik ini menjadi ruang penting untuk melihat apa saja yang sudah kita capai dan apa yang belum bisa kita wujudkan, sehingga dapat menjadi dasar koordinasi dan penyempurnaan perencanaan ke depan,” jelasnya.

Sekda menerangkan adanya keterbatasan anggaran daerah akibat penyesuaian dan pengelolaan belanja minimum, yang berdampak pada kemampuan daerah dalam menjalankan seluruh program dan kegiatan secara optimal.

“Kondisi keterbatasan anggaran ini adalah dilema, karena di satu sisi daerah harus memenuhi belanja minimum, sementara di sisi lain harus tetap menjaga agar program-program tetap sejalan dengan visi dan target RPJMD,” katanya.

Dalam analoginya, Sekda menggambarkan perencanaan sebagai sebuah pabrik dengan berbagai komponen yang harus dirangkai secara utuh.

“Kalau diibaratkan sebuah pabrik, masing-masing bidang menyumbang komponen. Kalau ada komponen yang belum lengkap, maka produk akhirnya tentu belum sempurna. Ini yang perlu kita rasionalisasi agar tetap selaras dengan rencana yang ada,” ujarnya.

Sekda juga menegaskan pentingnya konsistensi dan koordinasi antar seluruh unsur perencanaan, agar tidak terjadi deviasi yang jauh dari target indikator kinerja utama maupun proyek strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

“Kalau ada gap atau deviasi, itu bukan berarti perencanaan gagal, tetapi karena kondisi objektif yang harus kita sesuaikan bersama,” tegas Sekda.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan bahwa saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah melakukan pemeriksaan terkait Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan dampaknya terhadap pelaksanaan program di daerah.

“Mereka sedang melakukan audit untuk melihat sejauh mana dampak pemangkasan atau penundaan TKD. Karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak muncul penilaian keliru seolah-olah kinerja kita tidak berhasil,” terangnya.

Sekda meminta agar program dan kegiatan yang belum bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat ditata ulang dan dikaji kembali, sehingga RKPD benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi riil daerah.

“Forum konsultasi publik ini adalah kompilasi aspirasi sebelum kita masuk ke musrenbang kota, baik yang bersumber dari pendekatan bottom-up maupun top-down,” jelasnya.

Sekda juga menekankan perlunya review RPJMD, paling tidak pada bagian lampiran, untuk menyesuaikan program-program yang belum dapat dilaksanakan akibat keterbatasan fiskal.

“Tema besar yang kita usung ini adalah mimpi besar dan cita-cita. Maka dibutuhkan seni dalam perencanaan dan penganggaran agar dalam kondisi terbatas tetap bisa melahirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.

Terkait tema RKPD 2027, Sekda meminta seluruh perencana untuk memfokuskan program pada penguatan city branding Kota Rempah, pengembangan kawasan ekonomi strategis berbasis kepulauan, peningkatan daya saing industri kreatif, UMKM, IKM, serta penguatan kapasitas penyandang disabilitas.

“Isu-isu ini harus benar-benar dimapping dan diframing dalam kerangka besar visi pembangunan 2027, bukan berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Selain itu, Sekda juga mengingatkan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan anggaran, termasuk kerja sama media yang mulai diarahkan melalui sistem e-katalog.

“Mulai tahun ini dan ke depan, pemanfaatan anggaran, termasuk kerja sama media, harus melalui sistem e-katalog agar lebih transparan dan sesuai aturan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Sekda mengajak seluruh peserta forum untuk tetap menjaga semangat dan komitmen dalam menyusun RKPD yang berkualitas, realistis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)