Berita

PEMKOT TERNATE – Wali Kota Ternate sekaligus Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si mengahadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) hari ke-2 dengan agenda Sidang Pleno dan Penutupan sidang Rakernas XVII APEKSI tahun 2024 yang digelar di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Kota Balikpapan, Rabu (5/6/24).

Wali Kota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si dalam paparannya mengatakan bahwa untuk kegiatan di Komwil VI memiliki sekretariat tersendiri untuk menangani kegiatan-kegiatan Komwil VI yang bertempat di Kota Makassar.

“Di tahun 2023-2024 terdapat beberapa kegiatan yang sudah dilakukan di antaranya menggelar rapat teknis, dimana membahas program-program tahunan,” papar Wali Kota Ternate.

Selanjutnya, beliau menyebutkan bahwa terdapat juga kegiatan lokakarya, yang kegiatannya dirangkaikan dengan kegiatan Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) yang membahas masalah persampahan perkotaan.

“Dalam pelaksanaan pra-Muskomwil, poin yang dibahas di antaranya adalah persiapan Muskomwil tentang draft progam 2025 dan draft rekomendasi Komwil VI untuk disampaikan pada Rakernas yang dilaksanakan di Balikpapan.” Jelas Wali Kota.

Beliau juga menambahkan, poin lainnya yakni menetapkan waktu dan tempat Muskomwil yang membahas dan menetapkan program pokok di tahun 2025, menetapkan rekomendasi Komwil VI pada Rakernas serta memilih pengurus Komwil 2024-2025.

Pada kesempatan tersebut, selaku Ketua Komwil VI APEKSI, Wali Kota Ternate juga menyebutkan beberapa poin seperti mendesak agar mengubah ketentuan dengan biaya perjalanan dinas dari at cost menjadi lumpsum dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 53 Tahun 2023.

Selain itu, menurutnya yang tidak kalah penting yakni merealisasikan keberlanjutan dana kelurahan untuk mendukung peningkatan dan pengelolaan ditingkat kelurahan serta mengantisipasi ketimpangan kemajuan desa atau kelurahan.

“Saya pikir ini juga menjadi poin penting untuk kita sampaikan, karena perjuangan dana kelurahan itu pernah hilang di tahun 2019. Kemudian poin berikutnya juga memudahkan data-data pendudukan menerima bantuan dari pemerintah daerah. Karena terkadang data atau parameter antara lembaga kementerian dengan pemerintah daerah berbeda.” Ungkap Wali Kota. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)