Berita

PEMKOT TERNATE - Pemerintah Kota Ternate menyatakan sejumlah masukan dan catatan fraksi DPRD menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si, dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2026 DPRD Kota Ternate, yang membahas jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (10/11/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang sidang Kantor DPRD Kota Ternate tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, S.T. Turut hadir Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar, Wakil Ketua I DPRD Amin Subuh, S.H., Wakil Ketua II DPRD Jamian Kolengsusu, Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, S.E., M.M., unsur Forkopimda, para asisten dan staf ahli, pimpinan OPD, serta camat dan lurah.

Dalam jawabannya, Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas pandangan, saran, pertanyaan, dan catatan kritis terhadap RAPBD 2027. Menurutnya, seluruh masukan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota menegaskan, penyusunan RAPBD 2027 tetap mengacu pada RPJMD Kota Ternate 2025–2029 dan RKPD 2027, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, kewenangan daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Sejumlah agenda Asta Cita juga diterjemahkan melalui program pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik.

Menanggapi berbagai catatan fraksi mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wali Kota menyebut sektor perdagangan, jasa, pariwisata, perhotelan, restoran, parkir, dan pemanfaatan aset daerah masih memiliki potensi untuk dikembangkan.

“Pemerintah sependapat bahwa peningkatan PAD merupakan salah satu upaya penting dalam memperkuat kemandirian dan kapasitas fiskal daerah,” ungkap Wali Kota.

Upaya tersebut akan dilakukan melalui pembenahan pendataan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah juga mendorong pengembangan layanan i-PAD Ternate dan perluasan pembayaran pajak maupun retribusi secara non-tunai melalui QRIS.

Wali Kota turut menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang menangani pendapatan, melainkan seluruh OPD sesuai tugas dan fungsinya. Meski demikian, pengelolaan pajak dan retribusi tetap harus memperhatikan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan usaha, khususnya UMKM.

Terkait pendapatan transfer, Pemerintah Kota Ternate akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyikapi dinamika kebijakan fiskal, termasuk penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Perencanaan pendapatan juga akan dilakukan secara realistis dan berdasarkan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada aspek belanja, Wali Kota menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran agar setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran maupun tingkat penyerapan, tetapi terutama dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat,” tegasnya.

Karena itu, kebijakan belanja akan diarahkan berdasarkan kebutuhan riil, prioritas pembangunan, target kinerja, dan kemampuan keuangan daerah dengan menerapkan prinsip money follow program. Belanja operasional akan dikendalikan, sementara belanja modal diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak, memberikan manfaat langsung, dan mendukung pemerataan pembangunan. Pemerintah juga akan meningkatkan kesiapan OPD dalam memenuhi persyaratan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam menjawab perhatian fraksi terhadap kemiskinan dan stunting, Wali Kota menyampaikan bahwa penanganannya membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah, peningkatan layanan dasar, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Penguatan keterampilan tenaga kerja, UMKM, akses pembiayaan, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan juga menjadi bagian dari upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

Pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan, khususnya Pulau Hiri, Moti, dan Batang Dua, turut menjadi perhatian. Pemerintah berkomitmen mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur dasar, transportasi, pendidikan, kesehatan, air bersih, drainase, penerangan jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan ekonomi masyarakat dalam penentuan prioritas pembangunan.

Sementara itu, pada sektor pendidikan dan kesehatan, peningkatan mutu layanan, sarana prasarana, serta ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan akan terus diperhatikan, termasuk akses pelayanan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Pemerintah juga mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait, termasuk menindaklanjuti usulan pembentukan satuan tugas sesuai arahan Pemerintah Pusat dan kewenangan daerah.

Mengenai belanja pegawai dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk kemungkinan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai Januari 2027, Pemerintah akan mengikuti ketentuan resmi Pemerintah Pusat. Wali Kota memastikan pemenuhan hak pegawai tetap menjadi perhatian, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan menghindari penganggaran ganda.

“Pengendalian belanja pegawai harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas belanja pembangunan. Namun, langkah tersebut tetap harus memperhatikan penyediaan hak aparatur dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, rencana penyertaan modal daerah kepada PT BPRS Bahari Berkesan diarahkan untuk memperkuat peran lembaga keuangan daerah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan sektor usaha produktif. Pelaksanaannya akan mempertimbangkan kelayakan investasi, target kinerja, pengawasan, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adapun belanja hibah akan dilaksanakan secara selektif, transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasan mengenai kawasan cagar budaya, Wali Kota menyoroti pentingnya penataan dan pelestarian kawasan Benteng Oranje, Lapangan Ngaralamo, dan Dodoku. Pemerintah akan mengkaji usulan pembentukan Badan Pengelola Cagar Budaya serta mengevaluasi kebijakan zonasi dan pemanfaatan kawasan dengan melibatkan Balai Pelestarian Kebudayaan dan Tim Ahli Cagar Budaya.

Terkait aktivitas UMKM, termasuk konsep Coffee Street di Benteng Oranje dan Lapangan Ngaralamo, Pemerintah mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sepanjang tetap memperhatikan nilai sejarah, perizinan, kebersihan, keselamatan, dan kenyamanan publik. Pemerintah juga akan menelusuri laporan mengenai dugaan pungutan yang tidak sesuai ketentuan, perubahan bangunan, penambahan fasilitas di sekitar Museum Wallace, serta status dan tata kelola Museum Rempah.

Wali Kota menegaskan bahwa pemanfaatan kawasan bersejarah perlu berjalan seimbang dengan upaya pelestarian. Selain menjaga warisan budaya, pemanfaatan kawasan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi yang sah.

Menanggapi persoalan kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Buku Deru-Deru, Pemerintah menyatakan penanganannya tidak cukup hanya berfokus pada kondisi darurat. Pembenahan sistem pengelolaan persampahan, kesiapan petugas, sarana prasarana, pengelolaan timbunan sampah, serta sistem pencegahan dan penanganan kebakaran akan terus diperkuat melalui koordinasi lintas perangkat daerah.

Pada bagian akhir, Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam seluruh tahapan pengelolaan APBD. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

“APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan penganggaran, melainkan instrumen kebijakan yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan daerah,” tuturnya.

Wali Kota berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dapat terus berlangsung dalam suasana kemitraan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama sehingga anggaran yang ditetapkan benar-benar efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)