Berita

PEMKOT TERNATE - Pemerintah Kota (Pemkot Ternate) mengambil langkah konkret untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan berkesinambungan. Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan kerja sama dengan BPJS Kesehatan guna menjamin kelancaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk penyelesaian kewajiban iuran yang tertunda.

Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si yang berlangsung di Kantor Wali Kota Ternate, Selasa (30/12/2025). Kerja sama ini mencakup jaminan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk penyelesaian tunggakan iuran pemerintah daerah sejak tahun 2023 hingga 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM menyampaikan bahwa sebelum penandatanganan dilakukan, Pemkot Ternate telah menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Cabang BPJS Kesehatan, serta sejumlah OPD teknis, di antaranya Bappelitbangda, Inspektorat, dan BPKAD.

Menurut Sekda, Pemkot Ternate menargetkan penyelesaian pembayaran pada tahun 2025, sementara kekurangan pembayaran akan dituntaskan pada awal tahun 2026.

“Skema pembayaran penyelesaian tunggakan sudah disepakati. Tujuan utama kita adalah memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui BPJS Kesehatan, baik di rumah sakit maupun klinik, dapat berjalan tanpa kendala pada tahun depan,” ungkap Sekda.

Selain itu, Wali Kota juga meminta agar seluruh kewajiban yang masuk dalam kategori tunggakan, termasuk yang berkaitan dengan Universal Health Coverage (UHC), dilaporkan dan diselesaikan secara transparan.

Sekda juga menegaskan bahwa data kepesertaan akan kembali diverifikasi untuk memastikan akurasi penerima manfaat. Meskipun saat ini terdapat data awal sekitar 29 ribu jiwa, validasi lanjutan tetap diperlukan.

“Kita akan memastikan terlebih dahulu data penerima BPJS Kesehatan agar benar-benar valid dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” pungkasnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Pemkot Ternate sangat mendukung program UHC sebagai bagian dari tanggung jawab daerah dalam menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat.

“Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah agar masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkelanjutan melalui BPJS,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan dr. Meryta Oktaviane Rondonuwu menyampaikan bahwa kerja sama antara BPJS Kesehatan dan pemerintah kota akan dilanjutkan hingga tahun 2026 sesuai dengan komitmen kepala daerah dan seluruh jajaran perangkat daerah.

Ia menjelaskan bahwa pada periode 2025 hingga 2026, sebanyak kurang kebih 29.000 jiwa masyarakat yang menjadi tanggungan pemerintah daerah tetap diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Komitmen pemerintah daerah untuk menjamin masyarakat dalam program JKN tetap berlanjut, sehingga akses layanan kesehatan bagi masyarakat dapat terus terpenuhi,” ujarnya.

Melalui kesepakatan ini, pemerintah kota menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat tata kelola pembiayaan JKN yang akuntabel dan berkelanjutan. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)