Berita

PEMKOT TERNATE - Kota Ternate resmi ditetapkan sebagai lokus piloting (percontohan) digitalisasi bantuan sosial nasional tahun 2026. Penunjukan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah pusat dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi penyaluran bantuan sosial melalui sistem berbasis teknologi yang terintegrasi.

Sebagai satu-satunya daerah di Provinsi Maluku Utara yang dipilih, Pemerintah Kota Ternate langsung menggelar Rapat Awal Gugus Tugas Proyek Percontohan Keterpaduan Layanan Digital sekaligus Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Ruang Rapat Lantai III Kantor Wali Kota, Rabu (11/2/2026).

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ternate Rukmini A Rahman, SE., M.Si., dan Kepala Dinas Sosial Burhanuddin Abdul Kadir, S.IP., MA yang dihadiri oleh jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Ternate, para Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat dan pejabat struktural.

Dalam arahannya, Sekda Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM menegaskan bahwa status sebagai pilot project menuntut keseriusan dan respons cepat dari seluruh tim.

“Kota Ternate sudah ditunjuk menjadi salah satu kota yang menjadi pilot project. Artinya kalau pilihan ini telah jatuh di Ternate, maka kita harus siap dan merespon cepat dengan deadline waktu yang terus berputar,” tegas Sekda.

Sekda menjelaskan bahwa program ini pada dasarnya merupakan konsolidasi dari kerja-kerja yang selama ini telah berjalan, namun kini harus dipetakan dalam sistem digital yang terintegrasi, terstruktur, dan terpadu.

“Ini sebenarnya kerja-kerja lama yang kemudian dicoba untuk di-plotting dalam satu data yang terintegrasi, terstruktur, terpadu, terarah dengan sistem digitalisasi,” ujarnya.

Tujuan utama digitalisasi ini adalah memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengurangi duplikasi data dan mempercepat proses verifikasi.

Sekda mengingatkan pengalaman saat penyaluran bantuan sosial yang dihadiri Gubernur Maluku Utara di Benteng Oranje, di mana ditemukan indikasi ketidaktepatan data penerima.

“Data ini masih compang-camping, belum terpadu, belum relevan, belum terupdate. Ada warga dengan desil yang sama tetapi tidak menerima bantuan. Ini yang harus kita jawab,” katanya.

Menurutnya, persoalan data yang belum sinkron tidak hanya terjadi di Ternate, melainkan hampir di seluruh daerah di Indonesia. Karena itu pemerintah pusat membentuk gugus tugas untuk merancang sistem yang lebih fokus dan terintegrasi.

Sekda menekankan pentingnya keterpaduan data dan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan BPS dan Dinas Dukcapil.

“Koordinasi kita untuk data tidak ada alasan untuk tidak valid, tidak ada alasan untuk kita kesulitan data, karena semua sekarang digitalisasi,” tegasnya.

Dalam rapat juga dibahas sejumlah tantangan di lapangan, seperti belum semua warga menggunakan telepon berbasis Android, masih adanya data administrasi kependudukan yang belum diperbarui, rendahnya literasi digital, serta stigma masyarakat terhadap proses pendataan.

Sekda meminta agar seluruh tahapan kerja memiliki indikator capaian yang jelas dan dilaporkan secara berkala.

“Saya ingin report dari masing-masing desil itu jelas. Kita lihat trennya, kita lihat progresnya. Harus ada checklist dan pelaporan berkala,” jelasnya.

Sekda juga meminta agar pelaporan dilakukan per-kecamatan agar dapat terlihat perkembangan dan kualitas data secara terukur.

“Gambaran terhadap warga yang berhak menerima per kecamatan, itu saya maunya laporan per kecamatan,” tambahnya.

Selain integrasi data sosial ekonomi, Pemerintah Kota juga terus memperkuat kebijakan Satu Data Kota Ternate melalui sinkronisasi data dari tingkat camat dan lurah. Penguatan konektivitas digital juga didukung oleh penyediaan internet gratis oleh BAKTI Komdigi di wilayah Batang Dua, Hiri, dan Moti.

Di sisi lain, inovasi pendukung turut berkembang, seperti platform sedekah online yang dikembangkan Baznas Kota Ternate serta digitalisasi layanan perbankan daerah melalui BPRS Bahari Berkesan.

Pemerintah Kota Ternate menargetkan seluruh kepala keluarga dapat diregistrasi agar sistem mampu memvalidasi secara objektif warga yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat bantuan. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)