Berita

PEMKOT TERNATE - Sekretaris Daerah Kota Ternate sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM menghadiri Rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate yang diikuti oleh DPRD Kota Ternate dan TAPD Kota Ternate.

Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Eksekutif DPRD Kota Ternate dengan agenda Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Sabtu (22/11/2025).

Sekda Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tahap pra pembahasan sebelum masuk ke pembahasan tahap I akhir RAPBD 2026. Langkah ini ditempuh untuk memastikan seluruh unsur memiliki pemahaman awal yang sama, termasuk pendalaman pada daftar inventarisasi masalah (DIM).

“Koordinasi ini penting untuk meminimalisir persoalan teknis saat pembahasan tahap I akhir. Kami bersama Banggar ingin memastikan semua poin dalam DIM dibahas secara komprehensif,” ujar Sekda yang juga sebagai Ketua TAPD Kota Ternate.

Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada Banggar DPRD yang tetap meluangkan waktu di hari libur untuk melakukan konsultasi bersama TAPD. Menurutnya, komitmen kedua lembaga inilah yang menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas perencanaan anggaran daerah.

Dalam pertemuan itu, Banggar DPRD memberikan perhatian khusus pada aspek pendapatan daerah. Merespons hal tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate memaparkan proyeksi dan capaian pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Data yang disampaikan menunjukkan tren positif menjelang akhir tahun 2025.

“DPRD ingin memperoleh gambaran capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga termin terakhir 2025. Berdasarkan laporan BP2RD, kinerja pendapatan menunjukkan tren yang baik karena adanya peningkatan pada objek pajak dan retribusi,” jelasnya.

Sekda menambahkan bahwa pada pembahasan tahap I akhir, fokus pemerintah juga diarahkan pada identifikasi objek PAD yang berpotensi ditingkatkan. Untuk itu, BP2RD diminta menyiapkan skema perencanaan yang lebih terukur dalam upaya penguatan pendapatan daerah.

“Dengan adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan, TAPD dan Banggar sepakat untuk memaksimalkan seluruh potensi pendapatan. OPD pengelola pendapatan harus bekerja lebih optimal agar pendapatan daerah tetap stabil,” tegasnya.

Selain membahas pendapatan daerah, pertemuan tersebut juga menyinggung alokasi anggaran Universal Health Coverage (UHC) tahun 2026. Pemerintah Kota Ternate berkomitmen tetap menganggarkan UHC untuk melunasi sisa kewajiban kepada BPJS Kesehatan.

“Paling tidak di tahun 2026, kita mengalokasikan anggaran untuk membayar sisa hutang UHC. Ini sebagai bentuk komitmen Pemkot Ternate terhadap pelayanan kesehatan masyarakat,” tutur Sekda.

Banggar DPRD turut menyoroti dana bagi hasil (DBH) Pemerintah Provinsi kepada Kota Ternate. Pemkot berharap DBH dapat dicairkan tepat waktu sesuai skema pembayaran, mengingat DBH memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program daerah tahun 2026.

“DBH adalah hak daerah. Karena itu, kita akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, khususnya kepada Gubernur, agar pembayaran DBH dapat menjadi perhatian dan direalisasikan tepat waktu,” tutup Sekda. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)