Berita

PEMKOT TERNATE - Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam rangka penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Maluku Utara. Senin, (30/6/25).

Bertempat di Gamalama Ballroom Hotel Bela Ternate, rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos.,M.M, bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Drs. H. Samsuddin Abdul Kadir, M.Si, dan turut diikuti oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Maluku Utara, Unsur Forkopimda Maluku Utara, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Wali Kota Ternate Dr. H. M Tauhid Soleman, M.Si dalam laporannya mengatakan, terkait pembangunan daerah aliran sungai untuk dibangun sabo dam telah disepakati oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam kunjungannya beberapa waktu lalu guna menanggulangi daerah rawan bencana di Kota Ternate.

“Sebagian besar bencana di Kota Ternate adalah hidrometrologi basah, walaupun intensitasnya tidak besar, tapi sering terjadi. Dalam hal ini, saya harus menyampaikan bahwa diperlukan penganggaran tata ruang. Artinya ada ruang-ruang yang semestinya tidak dihuni atau menjadi pemukiman. Inilah yang menjadi konsep penting pemerintah kota untuk menegakkan aturan terkait tata ruang,” jelas Wali Kota.

Menurutnya, permasalahan terkait tata ruang ini harus betul-betul dijaga, ini merupakan antisipasi ketika terjadi bencana.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota turut melaporkan bencana alam akibat intensitas hujan tinggi yang terjadi dalam beberapa waktu ini, yakni pada tanggal 19 Juni 2025 dan tanggal 21 Juni 2025. Bencana tersebut terjadi di beberapa kecamatan di Kota Ternate antara lain Kecamatan Ternate Tengah, Ternate Selatan, Pulau Ternate dan Pulau Hiri berupa tanah longsor, dan banjir dengan kerusakan dalam berbagai sektor.

“Ini yang perlu kita tangani dan diharapkan ada keterlibatan dari Instansi vertikal, karena kita perlu penanganan yang bersifat jangka panjang. Terkait ini, kita juga sudah melakukan beberapa upaya, termasuk koordinasi dengan berbagai pihak,” pungkasnya. (TIM IKP DISKOMINFO)