Kamis, 14 November 2019
 
Pemerintah Kota Ternate
Informasi terbaru seputar pemerintahan Kota Ternate
05 November 2019 - 13:29:56 - Read: 243

Rapat Paripurna Ke-7 dan Ke-8 Masa Persidangan Kesatu Tahun 2019

DISKOMSANDI - Bertempat di Graha Lamo gedung DPRD Kota Ternate, digelar agenda Sidang Paripurna Ke-7 dan Ke-8 Masa Persidangan Kesatu Tahun 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate. Hadir pada Rapat Paripurna tersebut, Wali Kota Ternate Dr. H. Burhan Abdurrahman, SH, MM, Wakil Wali Kota Ternate H. Abdullah Tahir, SH, Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman, M. Si, Forkopimda Kota Ternate, para Pimpinan OPD, Camat, Lurah dan Seluruh Anggota DPRD Kota Ternate. Pada Rapat Paripurna tersebut diagendakan penyampaian Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2020 dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Ternate.

Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailusy dalam sambutannya menyampaikan, Rapat Paripurna Ke-7 Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2020 merupakan awal dari sebuah siklus beranggaran, yang mana penyusunannya sudah tentu mengacu pada berbagai aturan perundang-undangan yang lebih tinggi termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan berpedoman pada pokok-pokok kebijakan Pemerintah Daerah yang bersumber dari RPJMD Kota Ternate tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang telah tergambar secara jelas dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2020, yang telah disetujui secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD menambahkan, Salah satu prinsip yang perlu mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Daerah adalah prinsip transparansi, karena hal ini tentunya dapat memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang APBD yang tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, esien, ekonomis, efektif, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Ternate dalam sambutannya saat membacakan Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2020, menjabarkan estimasi Pendapatan Daerah dalam RAPBD 2020 direncanakan sebesar Rp. 1.086.872.225.600 mengalami peningkatan sebesar Rp. 36.597.014.600 atau 3.48 % dari anggaran tahun lalu. Sedangkan untuk dana perimbangan direncanakan sebesar Rp. 793.727.215.000 mengalami penurunan sebesar Rp. 16.009.176.000 atau 2.01 % dari anggaran tahun lalu. DAU direncanakan sebesar Rp. 658.062.032.000 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.967.915.000 atau 0,76 % dari anggaran tahun lalu. DAK direncanakan sebesar Rp. 114.119.058.000 mengalami penurunan sebesar Rp.12.040.821.000 atau 10.55% dari anggaran tahun lalu. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam tahun anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp. 186.046.929.000 mengalami peningkatan sebesar Rp. 53.824.589.000 atau 40,70 % dari tahun lalu.

Kondisi Kebijakan Anggaran Belanja Daerah, sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah tahun 2020, maka komponen belanja daerah tahun 2020 sebagai berikut;

Belanja tidak langsung Rp. 529.661.874.784, belanja langsung Rp. 597.210.350.816. maka total anggaran belanja tahun 2020 Rp. 1.126.874.225.600

Dan untuk program kegiatan dan alokasi anggaran bidang pelayanan dengan mengacu pada 10 prioritas dalam RPJMD 2016-2021, serta kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran tahun 2020. 

Rapat Paripurna kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Ke-8 penyampaian  9 Rancangan Peraturan Daerah Kota Ternate. Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailusy dalam sambutannya menyampaikan harapan tentang Rancangan Peraturan Daerah ini haruslah disesuaikan dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta Ciri Khas daerah. Selain itu, perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda. Sehingga nantinya Perda-perda tersebut dapat diterapkan sebagai landasan pembangunan di Kota Ternate yang mana tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh komponen masyarakat Kota Ternate. (TR_diskomsanditernate)

BERITA LAINNYA