Berita

PEMKOT TERNATE - Sebagai bagian dari kewajiban pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Kota Ternate menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara, Selasa (31/3/2026).

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si kepada Kepala Bidang Pemeriksaan Maluku Utara II Papang Arivianto S.E., M.Hum., M.A., CSFA, GRCP, GRCA., di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Maluku Utara, Ternate Selatan.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM., Inspektur Inspektorat M. Ali Gani Arif, ST., M.Acc., serta Plt. Kepala BPKAD Amiruddin Abd Hamid.

Penyerahan LKPD ini menandai dimulainya tahapan pemeriksaan rinci oleh BPK yang dijadwalkan berlangsung pada bulan April selama kurang lebih 35 hari. Wali Kota menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus siap mendukung proses tersebut dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu.

“Setelah penyerahan dokumen hari ini, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terperinci oleh BPK selama sekitar 35 hari ke depan. Saya sudah menginstruksikan seluruh OPD untuk menyiapkan seluruh data yang diperlukan dan memastikan kehadiran saat proses pemeriksaan berlangsung,” jelas Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota juga meminta agar seluruh OPD bersikap proaktif dalam merespons setiap permintaan data dari tim pemeriksa, sehingga proses audit dapat berjalan efektif dan tepat waktu.

“Saya tekankan agar setiap OPD tidak menunggu, tetapi aktif membantu proses pemeriksaan, sehingga pelaksanaan audit oleh BPK dapat berjalan lebih cepat dan lancar,” tambahnya.

Selain sebagai kewajiban administratif, penyerahan LKPD juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Ternate dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah. Pemerintah berharap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat kembali diraih melalui kerja sama dan kedisiplinan seluruh perangkat daerah.

“Kita tentu berharap dapat kembali memperoleh opini WTP. Namun yang lebih penting adalah menjaga konsistensi dalam tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah secara berkelanjutan,” pungkas Wali Kota.

Melalui tahapan ini, Pemerintah Kota Ternate menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)