Berita

PEMKOT TERNATE - Pemerintah Kota Ternate bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menggelar rapat konsultasi membahas kebijakan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 dari Pemerintah Pusat.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Eksekutif DPRD Kota Ternate, Selasa (7/10/2025), dan dihadiri oleh Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si., Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A. Im, S.T., Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan sejumlah pimpinan OPD di Lingkup Pemerintah Kota Ternate.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si menyampaikan bahwa menyusul kebijakan pengurangan TKD oleh Kementerian Keuangan, Pemerintah Kota Ternate akan melakukan penyesuaian dalam penyusunan APBD Tahun 2026 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia.

“Apa yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan terkait pengurangan TKD itulah yang akan menjadi dasar penyusunan APBD kita. Namun, prinsip utama pemerintah tetap sama, yakni mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Wali Kota.

Menurut Wali Kota, pengurangan TKD tentu berdampak pada sejumlah program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Karena itu, pemerintah daerah akan memperkuat strategi efisiensi anggaran tanpa mengurangi mutu pelayanan publik.

“Kami berharap ada intervensi dan dukungan dari kementerian serta lembaga di tingkat pusat, baik dalam bentuk bantuan anggaran maupun program kolaboratif,” lanjutnya.

Sebagai langkah antisipatif, Pemkot Ternate telah menjalin komunikasi dan melakukan lobi ke beberapa kementerian untuk mendukung pembiayaan program prioritas daerah.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait sektor perumahan, sanitasi, dan infrastruktur, juga dengan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Perhubungan. Langkah ini menjadi salah satu strategi untuk menutup keterbatasan anggaran daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menyebut bahwa DPRD Kota Ternate secara kelembagaan memahami kondisi tersebut dan mendukung langkah Pemkot dalam menyiapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada.

“Kita akan menyusun bersama-sama APBD tahun 2026 dengan skenario anggaran yang realistis dan efisien, sambil menunggu penetapan definitif dari Kementerian Keuangan,” tambahnya.

Berdasarkan proyeksi awal, Pemkot Ternate memperkirakan adanya penurunan cukup signifikan dalam struktur APBD tahun depan.

Menghadapi hal ini, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya peningkatan kinerja OPD teknis serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal.

“Sektor PAD harus kita tingkatkan dengan rasio yang masuk akal. Pemerintah optimis mendorong pendapatan daerah yang lebih efektif, termasuk melalui optimalisasi sektor investasi, pajak, dan retribusi daerah,” tegas Wali Kota.

Wali Kota juga menekankan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh mengurangi semangat pemerintah untuk tetap menjaga pelayanan publik bagi masyarakat Kota Ternate. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)