Berita

PEMKOT TERNATE - Pemerintah Kota Ternate terus mendorong perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa agar belanja daerah semakin efisien, transparan, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian lokal. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat strategi konsolidasi pengadaan dengan mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta memperluas keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM saat membuka sekaligus memberikan sambutan pada Sosialisasi Strategi Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa di Hotel Batik, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kota Ternate ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 30 Juli 2026. Dalam rekomendasi tersebut, Wali Kota Ternate diminta menyampaikan surat kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperoleh pendampingan terkait pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang dan jasa.

Dalam sambutannya, Sekda Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM menegaskan bahwa konsolidasi pengadaan harus dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Melalui perencanaan kebutuhan yang terintegrasi, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas belanja, transparansi, akuntabilitas, serta penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM.

Sekda meminta seluruh pimpinan OPD memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan strategi tersebut. Menurutnya, konsolidasi pengadaan tidak boleh dipandang sebatas upaya memenuhi rekomendasi KPK, tetapi harus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola belanja pemerintah agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Setiap kepala OPD perlu memastikan kebutuhan barang di unit kerjanya disusun secara teliti, realistis, dan berdasarkan skala prioritas. Rekomendasi MCSP KPK harus ditindaklanjuti melalui langkah konkret, bukan hanya sebatas pemenuhan administrasi,” tegas Sekda.

Sekda juga mengingatkan peserta agar mengikuti seluruh materi sosialisasi dengan baik, memahami mekanisme konsolidasi pengadaan, serta berperan aktif dalam mendukung pelaksanaannya. Dukungan tersebut antara lain melalui penyediaan data kebutuhan yang akurat dan penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam proses identifikasi kebutuhan barang dan jasa.

Menurut Sekda, keberhasilan konsolidasi sangat bergantung pada komitmen dan koordinasi seluruh OPD. Karena itu, sosialisasi ini diharapkan menjadi titik awal penerapan strategi pengadaan yang lebih terarah, bukan sekadar kegiatan penyampaian informasi.

“Keberhasilan konsolidasi memerlukan keterlibatan seluruh OPD. Kegiatan ini harus menghasilkan langkah nyata untuk mewujudkan pengadaan yang efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat penggunaan Produk Dalam Negeri serta membuka peluang lebih besar bagi UMKM,” ujarnya.

Sekda menambahkan, keberpihakan terhadap produk dalam negeri dan pelaku usaha lokal perlu ditempatkan sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Ternate. Belanja pemerintah, harus mampu menciptakan permintaan bagi produk lokal sehingga manfaat anggaran daerah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Penggunaan Produk Dalam Negeri dan keterlibatan UMKM bukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan regulasi. Keduanya merupakan bentuk komitmen bersama untuk menggerakkan perekonomian Kota Ternate. Melalui konsolidasi pengadaan, belanja daerah diharapkan menjadi salah satu pendorong utama bagi pertumbuhan dan kemajuan produk lokal,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, OPD di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dibekali pemahaman lebih mendalam mengenai optimalisasi skema belanja agar tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat maksimal. Peserta yang terdiri atas para kepala subbagian keuangan dan perencanaan juga diharapkan dapat memastikan produk lokal tersedia dalam Katalog Elektronik Lokal (E-Katalog Lokal) sehingga dapat menjadi pilihan utama dalam belanja instansi pemerintah.

Pemerataan pemahaman tersebut menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan persentase belanja Produk Dalam Negeri dan memperbesar keterlibatan UMKM dalam pengadaan pemerintah di Kota Ternate pada tahun anggaran berjalan. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)