Berita

PEMKOT TERNATE - Kota Ternate mendapat kehormatan menjadi lokasi pelaksanaan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) tingkat Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Gamalama Ballroom Bela Hotel Ternate, Kamis (18/6/2026) malam. Kegiatan nasional tersebut dihadiri langsung Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D., Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, serta jajaran BPS kabupaten/kota.

Mewakili masyarakat dan Pemerintah Kota Ternate, Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala BPS RI beserta rombongan yang kembali berkunjung ke Maluku Utara. Ia menyebut kehadiran pimpinan BPS RI di Kota Ternate merupakan sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Kota Ternate sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan.

Dalam sambutannya, Wali Kota menjelaskan bahwa Ternate merupakan Kota Rempah yang menjadi gerbang perekonomian sekaligus pusat aktivitas perdagangan di Provinsi Maluku Utara. Karena itu, penyelenggaraan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Ternate memiliki makna strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berbasis data.

“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Ibu Kepala BPS Republik Indonesia beserta seluruh jajaran. Kehadiran ini menjadi kehormatan bagi masyarakat Kota Ternate dan kami berharap kunjungan ini semakin memperkuat koordinasi serta sinergi dalam mendukung pembangunan daerah,” ungkap Wali Kota.

Wali Kota juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ternate menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai program nasional yang sangat penting dalam menyediakan data dan informasi yang akurat untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dalam sambutannya menegaskan bahwa data yang akurat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di Maluku Utara.

Menurut Gubernur, Maluku Utara saat ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, yakni mencapai 34 persen secara year on year pada tahun 2025 dan sebesar 19,6 persen pada triwulan pertama tahun 2026. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Sekitar 90 persen struktur ekonomi Maluku Utara masih bergantung pada sektor pertambangan, sementara sektor lainnya seperti perikanan dan perkebunan masih memiliki kontribusi yang relatif kecil,” ungkap Gubernur.

Karena itu, menurutnya, ketergantungan terhadap sektor ekstraktif tidak dapat dijadikan fondasi utama pembangunan jangka panjang. Pemerintah daerah perlu memperkuat sektor-sektor ekonomi alternatif yang lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

Gubernur menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memperoleh data yang lebih rinci hingga tingkat desa. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk memetakan potensi ekonomi daerah, hambatan usaha, kebutuhan investasi, hingga akses pasar yang dimiliki masyarakat.

Gubernur juga mengajak seluruh pelaku usaha, akademisi, organisasi bisnis, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan SE2026 dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Ia menekankan bahwa sensus ekonomi bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D. menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendukung penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah dan BPS menjadi modal penting dalam menghasilkan data statistik yang berkualitas.

Kepala BPS RI mengungkapkan bahwa berdasarkan data awal BPS terdapat sekitar 90.800 unit usaha di Maluku Utara yang terdiri atas 89.023 usaha mikro kecil (UMK) dan 1.777 usaha menengah besar (UMB). Seluruh data tersebut akan diperbarui melalui pelaksanaan pendataan lapangan pada SE2026.

Dijelaskan juga bahwa sensus ekonomi diharapkan mampu mengidentifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan, termasuk pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan pariwisata yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan di Maluku Utara.

Rangkaian pencanangan SE2026 ditandai dengan pemukulan tifa, penyematan tanda peserta, serta pembacaan ikrar petugas sensus sebagai simbol dimulainya pelaksanaan sensus ekonomi secara nasional di wilayah Maluku Utara.

Untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan sensus, pemerintah bersama BPS juga menggaungkan gerakan TIER, yakni Terima petugas sensus dengan baik, Isi data dengan jujur, dan Erat menjaga kerahasiaan data yang dilindungi oleh undang-undang. Melalui semangat kolaborasi tersebut, diharapkan SE2026 dapat menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan mampu menjadi dasar pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Maluku Utara. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)