Berita

PEMKOT TERNATE - Wali Kota Ternate Dr. H.M. Tauhid Soleman M.Si., menghadiri sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan Musyawarah Wilayah, Rapat Kerja Wilayah, dan Seminar bertema “Sinergi Pemerintah dengan BPR/S Milik Daerah untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah” yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah (PERBAMIDA) Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku Utara.

Kegiatan yang berlangsung di Bela Hotel Ternate, Kamis (14/5/2026), tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd.I., Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PERBAMIDA Sofia Nurkrisnajati Atmaja, S.T.,M.M., perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Maluku Utara, serta jajaran komisaris utama dan direksi BPR/BPRS milik pemerintah dari wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku Utara.

Dalam pemaparannya, Wali Kota menjelaskan komitmen Pemerintah Kota Ternate dalam memperkuat peran BPRS Bahari Berkesan sebagai instrumen strategis penguatan ekonomi masyarakat sejak pertama kali didirikan pada tahun 2011.

“Sejak berdiri tahun 2011, saya salah satu pendiri BPRS. kami selalu mengawal BPRS Bahari Berkesan, saya dulu adalah Kepala BPPKAD Kota Ternate, dan yang paling membanggakan adanya surat Menteri Keuangan nomor S-447/MK.052016, jadi ada pengakuan negara untuk pengelolaan penerimaan maupun pengeluaran keuangan daerah,” jelas Wali Kota.

Wali Kota menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah saat ini difokuskan pada penguatan ekonomi berbasis masyarakat melalui pengembangan smart economy, pemberdayaan pemuda, serta penguatan peran perempuan dalam sektor ekonomi produktif.

“Sementara fokus kebijakan kita adalah penguatan ekonomi berbasis masyarakat. Smart ekonomi, penguatan pemuda dan perempuan. Saat ini hampir sebagian besar bank nasional tiap hari datang. Tapi niat kita adalah membesarkan BPRS, prinsipnya BPRS harus sukses,” ujarnya.

Menurut Wali Kota, tantangan dan risiko dalam sektor keuangan harus dipandang sebagai peluang untuk memperkuat daya saing UMKM dan memperluas akses pembiayaan masyarakat. Karena itu, kepala daerah dituntut mampu mengambil langkah cepat dan tepat dalam memperkuat eksistensi bank milik daerah.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi program antara pemerintah daerah dan BPRS agar berbagai program pemberdayaan ekonomi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Meski bukan bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD), keberadaan BPRS disebut menjadi bagian penting dalam ekosistem pembangunan daerah.

“Jika ada penguatan terkait dengan UMKM kepala daerah harus cepat. Integrasi program antara pemerintah dan BPRS juga penting. Meski bukan OPD namun setiap kegiatan pemerintah BPRS selalu dilibatkan karena merupakan bagian dari pemerintah daerah,” kata Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan bahwa pertumbuhan komunitas kreatif dan pelaku usaha perempuan di Kota Ternate perlu terus didorong melalui dukungan akses pembiayaan dan pendampingan usaha. Saat ini, kontribusi BPRS Bahari Berkesan tercatat mencapai Rp2,7 miliar dan telah tiga kali meraih penghargaan BUMD Awards Bintang 4.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga menegaskan pentingnya profesionalisme dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan bank milik daerah, termasuk menjaga independensi manajemen dari intervensi nonprofesional.

“Agar bank kita sukses, intervensi politik, intervensi kepala daerah dan keluarga harus dihapus. Saya katakan, jajaran direksi BPRS Bahari Berkesan adalah orang-orang yang professional,” tandas Wali Kota. (TIM IKP Diskominfo Ternate)