Berita

PEMKOT TERNATE - Pemerintah Kota Ternate dan Kejaksaan Negeri Ternate menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang berlangsung di Ruang Rapat Kejaksaan Negeri Ternate, Senin (22/6/2026).

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si dan Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Syamsidar Monoarfa, SH., MH sebagai bentuk penguatan sinergi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berlandaskan kepastian hukum.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM., jajaran Kejaksaan Negeri Ternate, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ternate Toto Sunarto, SH., dan Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Ternate Hi. Chairul Saleh Arif.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Ternate atas komitmen dan dukungan yang terus diberikan kepada Pemerintah Kota Ternate, khususnya dalam pendampingan dan penanganan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah.

Wali Kota menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan kelanjutan dari sinergi yang telah terbangun antara Pemerintah Kota Ternate dan Kejaksaan Negeri Ternate. Sebelumnya, kedua pihak juga telah melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima aset hibah yang selama ini telah dimanfaatkan oleh Kejaksaan Negeri Ternate dan kini telah diselesaikan administrasi penyerahannya secara resmi.

"Hari ini kita kembali bertemu untuk memperkuat kerja sama yang berkaitan dengan penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Saya menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Ternate yang terus mendukung tugas-tugas pemerintahan daerah," terang Wali Kota.

Menurut Wali Kota, dalam pelaksanaan pemerintahan terdapat banyak persoalan yang berpotensi berkaitan dengan aspek hukum, baik yang menyangkut hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, pengelolaan aset daerah, pendapatan daerah, maupun berbagai kebijakan pemerintahan lainnya.

Wali Kota menilai keberadaan Jaksa Pengacara Negara memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum, pertimbangan hukum, bantuan hukum, serta pendapat hukum kepada pemerintah daerah sehingga setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memperoleh pendampingan, masukan, serta pertimbangan hukum terhadap berbagai kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah daerah. Dalam kondisi saat ini, tentu tidak mungkin kita bekerja tanpa didukung landasan hukum yang kuat," katanya.

Wali Kota juga menyoroti pentingnya dukungan Kejaksaan dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah. Menurutnya, berbagai potensi penerimaan daerah perlu mendapatkan penguatan dari aspek hukum agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Selain itu, pengelolaan dan penyelamatan aset daerah juga menjadi salah satu bidang yang membutuhkan pendampingan hukum secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Ternate berharap sinergi dengan Kejaksaan Negeri Ternate dapat membantu penyelesaian berbagai persoalan aset maupun persoalan hukum lainnya yang dihadapi pemerintah daerah.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyinggung berbagai penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah terkait implementasi regulasi baru, termasuk sejumlah program yang telah dijalankan melalui kerja sama dengan Kementerian Hukum dan lembaga terkait lainnya.

Menurutnya, kehadiran berbagai regulasi baru membutuhkan pemahaman dan pendampingan yang memadai agar implementasinya dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Wali Kota menegaskan bahwa kerja sama yang dibangun melalui nota kesepahaman ini harus dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh seluruh perangkat daerah.

"Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan keberadaan Jaksa Pengacara Negara sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Pendampingan hukum menjadi sangat penting agar setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ternate beserta seluruh jajaran atas komitmen dan dukungan yang selama ini diberikan kepada Pemerintah Kota Ternate.

Mengakhiri sambutannya, Wali Kota berharap implementasi kerja sama tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi kedua institusi serta masyarakat Kota Ternate secara luas.

"Semoga kerja sama ini dapat segera ditindaklanjuti melalui berbagai langkah konkret yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat kepastian hukum dalam setiap pelaksanaan program pembangunan daerah," tutup Wali Kota.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Pemerintah Kota Ternate dan Kejaksaan Negeri Ternate menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)