Berita

PEMKOT TERNATE - Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna Ke-II Masa Sidang Ke-III DPRD Kota Ternate yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Ternate, Senin (22/6/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A. Im, S.T dan dihadiri Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar, Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate Amin Subuh, SH., Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate Jamian Kolengsusu, Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM., unsur Forkopimda Kota Ternate, para anggota DPRD Kota Ternate, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

Dalam rapat paripurna tersebut, Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Dalam sambutannya, Wali Kota menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan seluruh OPD selama tahun 2025. Laporan tersebut memuat capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, laporan tersebut juga telah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sehingga hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Laporan pertanggungjawaban ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat. Melalui forum ini, kami berharap terbangun pembahasan yang konstruktif dan produktif demi kemajuan Kota Ternate,” ujar Wali Kota.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan daerah. Dari aspek perekonomian, pertumbuhan ekonomi Kota Ternate pada tahun 2025 tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,5 persen. Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan, jasa, konsumsi masyarakat, dan sektor ekonomi lainnya tetap bergerak dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai angka statistik semata, tetapi harus mampu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup warga.

Selain pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Ternate juga mencatat perkembangan positif pada indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang menjadi salah satu ukuran kemampuan ekonomi masyarakat. Meski demikian, pemerintah tetap menekankan pentingnya pemerataan manfaat pembangunan agar hasil pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di sektor pengendalian inflasi, Kota Ternate mampu menjaga stabilitas harga sepanjang tahun 2025. Pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga pasokan barang kebutuhan pokok, distribusi komoditas strategis, serta kestabilan harga di pasar.

“Stabilitas harga merupakan faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, pengendalian inflasi akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah,” ungkapnya.

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Wali Kota menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Ternate terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, peningkatan penerimaan transfer, serta pengelolaan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah.

Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Salah satu capaian penting yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut adalah keberhasilan Pemerintah Kota Ternate mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut sekaligus menandai keberhasilan Pemerintah Kota Ternate meraih opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut.

“Pencapaian opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif. Ini merupakan bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara akuntabel, transparan, efisien, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Wali Kota.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Ternate atas dukungan dan fungsi pengawasan yang terus berjalan dengan baik, serta kepada seluruh perangkat daerah yang berkomitmen menjaga tertib administrasi dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pemaparan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Ternate mencatat realisasi pendapatan daerah yang secara umum berjalan cukup baik. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pendapatan melalui berbagai sektor potensial, termasuk optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain pendapatan, rapat paripurna juga memuat penjelasan mengenai aspek pembiayaan daerah yang berfungsi menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah serta menjaga kesinambungan fiskal daerah.

Secara umum, Pemerintah Kota Ternate menilai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan baik dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengakhiri penyampaian laporan, Wali Kota kembali menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, organisasi masyarakat, media massa, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah.

“Kami menyadari masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu terus dibenahi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Karena itu, kami akan terus melakukan perbaikan agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Wali Kota.

Melalui penyampaian LPP APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, Pemerintah Kota Ternate berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang konstruktif guna memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang semakin maju, mandiri, dan berkeadilan. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)