Berita

PEMKOT TERNATE - Wali Kota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si bersama Wakil Wali Kota Nasri Abubakar menghadiri Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan Ke-II tahun Sidang 2025 yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Ternate dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Ternate Tahun Anggaran 2024. Kamis (13/3/2025)

Digelar di Ruang Paripurna DPRD Kota Ternate dan turut dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ternate Rukmini A Rahman, SE.,M. Si., Forkopimda Kota Ternate dan sejumlah Kepala OPD di Lingkup Pemerintah Kota Ternate.

Wali Kota Ternate dalam penyampaian laporannya mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban, yang salah satunya melalui mekanisme kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Lebih lanjut dijelaskan, LKPJ kepala daerah dimaksudkan sebagai informasi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

Wali Kota mengajak seluruh masyarakat agar dapat melihat secara objektif sejumlah indikator keberhasilan, baik indikator program maupun indikator makro pembangunan di semua aspek yang meliputi aspek gambaran umum daerah, aspek keuangan, aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta penyelenggaraan tugas pembangunan.

Dalam penyampaian tersebut, Wali Kota memaparkan aspek gambaran umum daerah yang meliputi gambaran indikator ekonomi makro, dimana pada tahun 2024 telah terimplementasi sejumlah program kegiatan perangkat daerah yang bersifat strategis dan populis, kemudian secara bersinergi telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi makro Kota Ternate.

“Pertumbuhan ekonomi Kota Ternate pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 8,83 persen, tercatat meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang sebesar 5 persen,” jelas Wali Kota.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2024 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan cukup tinggi dari tahun 2023 yaitu Rp 13,60 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp 15,21 triliun pada tahun 2024.

Wali Kota menerangkan bahwa nilai pertumbuhan ekonomi dan PDRB tersebut, sebagian besar disumbangkan oleh oleh sektor-sektor ekonomi yang selama ini memberikan kontribusi besar bagi total nilai atau secara rinci, tahun 2024 struktur ekonomi Kota Ternate didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu, perdagangan besar dan eceran, dekorasi mobil dan sepeda motor yaitu 25,89 persen. Adapun administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib yaitu 17,51 persen. Serta transportasi dan pergunangan yaitu 15,89 persen.

Dilaporkan bahwa ketiga lapangan usaha tersebut secara total memberikan kontribusi sebesar 59,25 persen pada tahun 2024, kategori informasi dan komunikasi, jasa keuangan serta konstruksi juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perkembangan Kota Ternate, masing-masing sebesar 7,8 persen, 8,16 persen, serta 6,53 persen, sedangkan kategori lain perannya dibawah 5 persen.

Inflasi suatu daerah dapat digambarkan dengan perkembangan indeks harga implisit PDRB, perbandingan harga berlaku dengan harga konstan.

“Komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi year on year pada Desember 2024 antara lain beras, ikan cakalang, ikan sisik, emas perhiasan, ikan malalugis, ikan surihi, ikan bakar, bawang merah, buah kering berminyak, cakalang diawetkan, bahan bakar rumah tangga, ikan selar atau ikan tude, bawang putih, sigaret putih mesin (SPM), ikan tuna, air kemasan, sewa rumah, pisang, biskuit, dan sabun cuci,” sebutnya.

Selain itu, Wali Kota juga menekankan bahwa salah satu indikator sosial untuk mengukur keberhasilan dalam kesejahteraan penduduk adalah indikator ketenagakerjaan, karena kemajuan berkeluarga suatu daerah ditandai pula dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja baru.

“Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar ketenagakerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pada tingkat pengukuran terbuka kota Ternate tahun 2024 sebesar 6,42 persen turun 0,2 poin. Dari tahun 2023 yang sebesar 6,62 persen. Penurunan tingkat pengukuran ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain adalah dilaksanakannya Job Fair Hybrid yang diikuti oleh 20 perusahaan dengan 2.158 lawangan yang tersedia. Selain itu pada tahun 2024 juga terdapat banyak event besar yang memutar roda perekonomian. dan menyebabkan terbukanya lowongan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja,” ungkap Wali Kota.

Adapun, salah satu indikator yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ialah angka kemiskinan. Wali Kota melaporkan bahwa angka kemiskinan di Kota Ternate mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 3,39 persen menjadi 3,14 persen di tahun 2024.

Tingkat kemiskinan turut menurun seiring dengan menurunnya angka pengangguran. Selain itu, beberapa langkah berupa bantuan dan kebijakan pemerintah juga berpengaruh dalam penurunan angka kemiskinan ini. Penurunan presentasi penduduk miskin menjadi sasaran pembangunan nasional, jangka peninggalan nasional tahun 2020-2024 yang menargetkan bahwa presentasi penduduk miskin di Indonesia harus mencapai 6,0 sampai 7,0 persen. Sedangkan presentasi penduduk miskin di Kota Ternate pada tahun 2024 sebesar 3,14 persen.

Selanjutnya, pemaparan terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mana ini merupakan suatu ukuran kualitas pembangunan manusia. Berdasarkan konsep UDP, IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup sebagai ukuran kualitas hidup.

“IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar itu. Satu, umur panjang dan hidup sehat, a long and healthy life, diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dua, pengetahuan, knowledge, diwakili oleh indekator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Tiga, standar hidup layak, decent standard of living, diwakili oleh penduduk berkapita,” terangnya.

Selama beberapa tahun terakhir, capaian pembangunan manusia kota Ternate yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia IPM selalu di atas 80 persen, di mana itu masuk kategori sangat tinggi.

Wali Kota melaporkan, peningkatan IPM tahun 2024 terjadi pada semua dimensi. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024, memberikan harapan untuk hidup hingga 72,87 tahun, lebih lama 0,32 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, pada tahun 2004, anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan formal selama 15,92 tahun. Angka ini meningkat 0,14 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 15,78 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah, penduduk umur 25 tahun ke atas juga masih meningkat 0,01 tahun 2000.

Selanjutnya, pada aspek keuangan. Dalam tahun 2004, Pemerintah Kota Ternate terus melakukan penguatan struktur APBD dengan upaya peningkatan pendapatan daerah, baik melalui regulasi peraturan daerah maupun dengan memanfaatkan peningkatan sektor jasa dan ikat investasi yang semakin kondusif dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan daerah.

Pendapatan daerah Kota Ternate pada tahun 2024 terrealisasi sebesar Rp1.077.000.000.000 atau 89,99 persen. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.196.795.898.855. Pendapatan 2024 didukung dari PAD, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah yang sah.

Dilaporkan, terkait target dan realisasi belanja. Belanja daerah pada tahun 2024 terrealisasi sebesar 1.076.245.946.638 rupiah atau 89,85 persen dari target yang ditetapkan sebesar 1.197.804.838.822,96 rupiah.

Kemudian, aspek penyelenggaran usaha pemerintahan daerah, aspek ini memiliki peran sangat penting dan strategis, terutama terkait dengan peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Sepanjang tahun 2024 telah diarahkan sejumlah program dan kegiatan sesuatu yang sangat penting. Untuk tahun 2024, terdapat 2 prioritas dari 14 program prioritas pembangunan selama 5 tahun RPJMD diantaranya industrialisasi pengolahan sampah secara partisipatif dan konservasi sumber daya air,” pungkas Wali Kota.

Disebutkan, penyelenggaran urusan pemerintahan daerah pada tahun 2024 terbagi menjadi delapan urusan, diantaranya, satu, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dua, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Tiga, urusan pilihan. Empat, unsur pendukung urusan pemerintahan. Lima, unsur penunjang urusan pemerintahan. Enam, unsur pengawasan urusan pemerintahan. Tujuh, unsur kebudayaan. Terakhir, unsur pemerintahan umum.

“Selama tahun 2024, implementasi dua program prioritas yang terdapat dalam pentahapan RPJMD tersebut dapat terealisasi secara terukur, baik dan tepat sasaran. Namun, kami menyadari sampai saat ini masih juga terdapat beberapa permasalahan perkotaan yang masih membutuhkan penanganan berlanjut di tahun 2020," paparnya.

"Dan, kami menyadari saat ini masih juga terdapat beberapa permasalahan perkotaan berlanjut di tahun 2025 ini untuk lebih ditingkatkan lagi. Selain itu, dapat kami jelaskan bahwa di tahun 2024, diluar implementasi dua program prioritas yang menjadi fokus pentahapan pembangunan, terdapat juga 12 program prioritas lainnya yang mendapat perhatian pemerintah kota-kota ternate dan terimplementasi dalam tugas pokok dan fungsi beberapa perangkat daerah teknis, terutama terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat, seperti pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan,” tutup Wali Kota. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)