Berita

PEMKOT TERNATE - Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si., menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kota Ternate yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Ternate, Rabu malam (15/7/2026).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, S.T., didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, S.H., dan Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate, Jamian Kolengsusu. Rapat turut dihadiri Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, S.E., M.M., unsur Forkopimda Kota Ternate, para anggota DPRD Kota Ternate, para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta Camat di lingkup Pemerintah Kota Ternate.

Dalam pidato pengantarnya, Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si menjelaskan bahwa penyampaian Rancangan KUA dan PPAS merupakan tahapan strategis dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Dokumen tersebut menjadi pedoman awal bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta plafon anggaran yang akan menjadi dasar penyusunan program kerja seluruh perangkat daerah.

Menurut Wali Kota, penyusunan kebijakan anggaran tahun depan dilakukan di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih menghadirkan berbagai tantangan. Karena itu, Pemerintah Kota Ternate berkomitmen menjaga stabilitas fiskal melalui pengelolaan keuangan yang sehat, peningkatan kualitas belanja daerah, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Seluruh kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan. Kami ingin memastikan setiap kebijakan anggaran mampu mendorong peningkatan pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan," terang Wali Kota.

Wali Kota menjelaskan, kondisi perekonomian Kota Ternate hingga saat ini masih ditopang oleh sejumlah sektor utama, di antaranya perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaraan bermotor, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta sektor transportasi dan pergudangan. Sektor-sektor tersebut terus memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ternate.

Pemerintah Kota Ternate juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi daerah pada Tahun 2027 berada pada kisaran 5,10 hingga 5,40 persen. Optimisme tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa, penguatan sektor pariwisata, perkembangan ekonomi kreatif, serta semakin baiknya konektivitas antarpulau yang diharapkan mampu memperluas investasi, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Ternate akan terus memperkuat pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga, meningkatkan kerja sama antardaerah, serta mengoptimalkan sistem distribusi dan logistik. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga akan menjadi prioritas melalui pelatihan berbasis kompetensi, pengembangan kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja, penguatan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Dalam pemaparannya, Wali Kota turut menyampaikan proyeksi struktur APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2027 dan APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mengalami surplus sebesar Rp3 miliar.

Surplus anggaran tersebut selanjutnya akan dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp3 miliar dalam bentuk penyertaan modal kepada PT BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate. Kebijakan tersebut diambil untuk memperkuat permodalan bank daerah sehingga mampu memperluas dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah.

Wali Kota menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2027 harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dikelola berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas.

"APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi instrumen pembangunan yang harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, menekan angka kemiskinan, serta mempercepat terwujudnya Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan," tegas Wali Kota.

Mengakhiri penyampaiannya, Wali Kota berharap pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara konstruktif melalui sinergi antara Pemerintah Kota Ternate dan DPRD. Wali Kota optimistis kemitraan yang baik akan menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat terwujudnya Kota Ternate yang maju, mandiri, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)