Berita

PEMKOT TERNATE – Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Semester I di Kota Ternate Tahun 2024.

Rakor tersebut digelar di Auditorium Bappelitbangda Kota Ternate, Rabu (10/7/24) yang diikuti oleh Perwakilan Unsur Forkopimda Kota Ternate, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Rajman, SKM., M.Kes., sejumlah Kepala OPD para Camat, Kepala Puskesmas dan seluruh stakeholder yang tergabung dalam TPPS.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Rajman, SKM., M.Kes., dalam laporannya mengatakan bahwa rembug stunting merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan dan merumuskan pelaksanaan rencana kegiatan dan program intervensi percepatan penurunan stunting, baik itu intervensi spesifik maupun sensitif.

“Sesuai dengan rencana strategi percepatan penurunan stunting, rembug stunting merupakan instrumen dalam bentuk review kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melalui 8 (delapan) aksi konvergensi yaitu aksi nomor 3 (tiga) yang hasilnya akan diinput pada master arsip Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI),” jelas Kadis PPKB.

Beliau juga menjelaskan, merujuk pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, target prevelensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024, dan untuk Kota Ternate pada tahun 2023 prevelensi stunting sebesar 17,1 %. Namun, sesuai hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilaunching pada tahun 2024 prevelensi stunting Kota Ternate naik menjadi 21,1 %.

Lanjut, disisi lain sesuai dengan hasil intervensi serentak pencegahan stunting melalui penimbangan dan pengukuran yang dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2024, hasil sementara sasaran e-PPGBM (elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yakni 10.267, jumlah yang diukur yakni 9.929 dengan jumlah anak stunting 412 dengan persentase 4,0 %.

“Jadi mungkin ini juga sudah bisa dijadikan patokan karena hasil penimbangan balita di seluruh kota ternate diatas 96 %,” ungkap Kadis PPKB.

Berdasarkan laporannya, terkait kegiatan-kegiatan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan pada semester I tahun 2024 sebagai berikut :

1. Orientasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 125 kelompok atau 375 orang.

2. Verifikasi dan validasi data beresiko stunting.

3. Identifikasi dan seleksi data dengan sasaran Calon Pengantin (Catin), ibu hamil, pasca salin dan balita.

4. Diseminasi audit kasus stunting semester I tahun 2024.

5. Promosi dan sosialisasi menjadi orang tua hebat dan pemberdayaan keluarga.

6. Pembayaran honorarium surveilanse tim Pendamping Keluarga.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM mengatakan bahwa target untuk penurunan stunting sebesar 14% di Kota Ternate untuk tahun 2024 adalah hal yang harus di evaluasi, dikaji, dan dicermati secara seksama.

Beliau menjelaskan bahwa ketika amanat yang disampaikan oleh bapak Presiden, dan apa yang telah dilakukan dalam RPJP Nasional itu akan berakhir sesuai dengan berakhirnya masa kepemimpinan presiden bapak Jokowi yang dilanjutkan oleh bapak Prabowo. Di dalam proses Kebijakan nasional itu mempengaruhi kebijakan kita yang ada di daerah, dan ada beberapa kebijakan nasional sebelum berakhirnya masa jabatan presiden.

“Bappenas atau didaerah bernama bappelitbangda akan melakukan evaluasi terhadap capaian-capaian kebijakan nasional yang ada dalam RPJM Nasional yang Bappenas susun,” ungkapnya

Diantaranya ada deliniasi kawasan kumuh, penurunan stunting kemudian ada kebijakan terkait dengan pembebasan lahan, ada juga kebijakan nasional yang targetnya harus 0 (nol).

“Saya sebagai ketua koordinator untuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) ini, berharap Kadis PPKB, Kadis Kesehatan, Camat dan stakeholder lainnya, kata kunci untuk sukseskan program ini adalah bagaimana bersinergi dan berkolanorasi, baik dengan polri, TNI, dan stakeholder lainnya. Dan sejauh ini saya lihat program ini sudah berjalan dan digalakan tinggal TPPS ini melakukan evaluasi untuk mengecek hasil termasuk dengan adanya hasil survey yang berbeda serta tambahan indikator yang mempengaruhi nilai survey tadi,” pungkasnya.

Beliau memaparkan, ketika instruksi nasional harus 14% maka mindset kita adalah bagaimana cara kita menyiapkan sejumlah program, kegiatan dan kebijakan untuk mengintervensi itu sehigga capaian tadi bisa berhasil.

“Alat yang digunakan dalam metode untuk evaluasi ini harus memiliki alat analisis yang sama, ada survey yang naik ada juga survey yang turun, menginterpretasi itu kita harus memiliki 1 (satu) persepsi, langkah kebijakan yang kita ambil harus bisa bersinergi dengan target yang dipasang di awal atau indikator-indikator yang diberikan sehingga pada saat rumusan evaluasi tinggal di tarik dari starting atau titik awal saja,” jelasnya

Lanjut, berbeda halnya jika alat analisis berbeda, sudah pasti indikator yang dibuat di akhir pun akan berbeda, itu jelas akan mempengaruhi variabel yang di awal tadi.

“Saya berharap bahwa apa yang menjadi semangat RPJM Nasional yang kemudian diterjawantahkan dalam RPJMD Provinsi lalu RPJMD Kota untuk persoalan stunting bisa tercapai di akhir 2024. Karena ini amanat negara, ini amanat kebijakan nasional maka ada sejumlah program-program yang ada di setiap OPD mohon ini diseriusi,” tutupnya. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)n