Berita

PEMKOT TERNATE - Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, SE, MM hadir sebagai Narasumber dalam Workshop Penyusunan Regulasi Keterbukaan Akses Informasi dan Perlindungan Jurnalis serta Media dalam Mendorong Kesetaraan dan Keberlanjutan Indonesia Timur yang diselenggarakan oleh PT. Kabar Grup Indonesia (KGI) bekerja sama dengan British Broadcasting Corporation (BBC) Media Action . Kamis, (24/4/2025).

Bertempat di Muara Hotel, Kecamatan Ternate Tengah, workshop ini bertujuan untuk menyusun regulasi keterbukaan akses informasi dan perlindungan jurnalis serta media di Indonesia Timur.

Staf Ahli Wali Kota Ternate Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs. Sarif H. Sabatun dalam membacakan sambutan Wali Kota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman, M,Si, mengatakan bahwa di era digital dan keterbukaan informasi seperti saat ini, akses terhadap informasi yang jujur, akurat, dan transparan adalah hak setiap warga negara.

“Jurnalis dan media memegang peran penting sebagai penjaga pilar demokrasi, sekaligus sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, mereka perlu dilindungi baik secara hukum, fisik, maupun etika profesi agar dapat menjalankan tugasnya secara bebas, bertanggung jawab, dan professional,” jelasnya.

Menurutnya, keterbukaan informasi bukan semata soal memberi tahu, tetapi juga soal memberdayakan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. “Apalagi di wilayah Indonesia Timur, yang kerap menghadapi tantangan kesenjangan, akses, dan perhatian. Kita perlu memastikan bahwa suara dari timur juga didengar dan direspons secara setara.”

Staf Ahli menyatakan bahwa workshop ini sangat relevan, karena fondasi demokrasi, keadilan informasi, dan keberlanjutan pembangunan perlu juga dikuatkan, bukan hanya membicarakan teknis penyusunan regulasi.

“Pemerintah Kota Ternate berkomitmen untuk menjadi bagian dari ekosistem yang sehat dalam tata kelola informasi publik. Kami mendukung penuh inisiatif ini dan siap berkolaborasi dengan semua pihak demi terciptanya ruang informasi yang terbuka, aman, dan berkeadilan,”tegasnya.

Bersamaan dengan ungkapan apresiasinya, Staf ahli juga berharap, agar dari workshop ini lahir sebuah rancangan regulasi yang adil kepada seluruh pihak.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menggagas dan melaksanakan kegiatan ini, serta semoga forum ini dapat menghasilkan rumusan yang berpihak pada kebebasan pers namun tetap memperhatikan tanggung jawab sosial, juga menjamin perlindungan terhadap jurnalis sebagai profesi yang mulia,” harap staf ahli.

Sementara itu, Helena Rea selaku Head of project BBC Media Action dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa Indonesia itu punya ribuan media dan banyak orang punya ketertarikan untuk mengakses informasi, terutama di Indonesia Timur itu orang haus akan Informasi karena faktor jarak dengan pemerintahan pusat yang jauh.

“Pada saat yang bersamaan kalau kekuatan informasi dan kekayaan lokal itu dikembangkan, saya pikir kita bisa jadi role model, misalnya dengan kebudayaan yang sangat kuat mampu menjadi kekayaan informasi dari Indonesia Timur serta membangun kebebasan media untuk menghasilkan informasi serta membangun hak-hak publik untuk mengetahui informasi, alhasil kita akan semakin dapat memberi layanan informasi kepada publik yang lebih sehat dan terpercaya,”ungkapnya.

Helena Rea berharap, semoga ini menjadi langkah baik untuk menjalankan jaringan informasi sebagai salah satu perkembangan demokratis dan kekayaan kultural dari wilayah Indonesia Timur khususnya di wilayah Kota Ternate.

Workshop tersebut turut dihadiri juga oleh Upi Asmaradhana selaku Founder & CEO KGI, Uslimin Usle selaku Presidium Kaukus Indonesia Timur, Fikram Salim selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen, perwakilan Asosiasi Media Siber Indonesia (Amsi) Maluku Utara, serta akademisi dan aktivis. (Tim IKP_Diskominfo Ternate)