Berita

PEMKOT TERNATE - Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si didampingi Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Maluku Utara tahun 2026 yang digelar di Ruang VIP Pemerintah Daerah (Pemda) Bandar Udara (Bandara) Sultan Babullah Ternate, Minggu (5/4/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB RI, Agus Riyanto, S.T., M.M. bersama Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB RI, Kolonel Inf Hery Setiono serta dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, S.Ag, M.Pd.I., Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Drs. H. Samsuddin Abdul Kadir, M.Si, unsur Forkopimda Maluku Utara, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, S.Sos., Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara, Fehby Alting, Kepala Balai Besar BMKG Wilayah IV, Nasrol Adil, Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdani, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota baik secara langsung maupun virtual.

Dalam paparannya, Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si menyampaikan bahwa meskipun rapat koordinasi baru dilaksanakan, langkah-langkah penanganan telah dilakukan sejak hari pertama terjadinya gempa.

Wali Kota mengakui bahwa guncangan gempa yang terjadi menimbulkan trauma bagi masyarakat, namun pemerintah segera bergerak cepat untuk memastikan kondisi dan kebutuhan warga.

“Sejak hari pertama kejadian, kami langsung melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan kondisi di lapangan, termasuk kemungkinan adanya korban dan kerusakan. Dalam waktu singkat, bantuan dan personel sudah kami kirim ke wilayah Batang Dua,” jelas Wali Kota.

Wali Kota juga menyampaikan bahwa status tanggap darurat telah ditetapkan selama 7 hingga 14 hari sebagai dasar percepatan penanganan, serta mengharapkan dukungan dari BNPB dan pemerintah provinsi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan proses pemulihan infrastruktur ke depan.

Wali Kota menambahkan bahwa dampak gempa tidak hanya dirasakan di Kecamatan Batang Dua, tetapi juga di wilayah Kota Ternate dan daerah lain di Maluku Utara, meskipun tingkat kerusakannya relatif lebih kecil.

Menutup penyampaiannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan bencana, termasuk BNPB, TNI/Polri, instansi vertikal, serta pemerintah daerah lainnya.

Sementara itu, Sekda Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM yang diwawancarai usai rakor menyampaikan bahwa rapat tersebut menekankan pentingnya konsolidasi penanganan pascagempa, khususnya dalam mobilisasi bantuan ke wilayah terdampak.

Sekda menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Ternate telah mengambil sejumlah langkah cepat, termasuk penugasan tim ke Pulau Batang Dua serta pemantauan kondisi di wilayah terdampak di dalam kota.

“Dalam rapat tadi ditekankan bahwa konsolidasi antar daerah harus diperkuat, terutama untuk memastikan bantuan dapat segera dimobilisasi ke wilayah terdampak. Pemerintah Kota Ternate sendiri telah mengambil langkah cepat, termasuk menugaskan tim ke Batang Dua dan memastikan kondisi di wilayah terdampak dalam kota,” ujar Sekda.

Sekda juga mengungkapkan bahwa Wali Kota Ternate sebelumnya telah meninjau langsung sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan di beberapa wilayah seperti Marikurubu, Gambesi, Mangga Dua, dan sekitarnya. Sementara itu, upaya pemerintah difokuskan pada menjaga ketersediaan stok bahan pokok bagi masyarakat terdampak.

Sekda menjelaskan bahwa pada tahap pertama distribusi bantuan, seluruh logistik yang dibawa telah tersalurkan ke posko-posko pengungsian. Selanjutnya, pemerintah terus memastikan keberlanjutan pasokan logistik melalui mobilisasi tahap berikutnya dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Basarnas dan BNPB.

“Seluruh bantuan tahap pertama sudah kami distribusikan ke posko-posko. Saat ini yang terpenting adalah menjaga keberlanjutan stok logistik. Untuk Kota Ternate, telah disiapkan kapal Basarnas untuk pengiriman tahap kedua setelah seluruh logistik dimobilisasi,” jelasnya.

Berdasarkan data sementara, jumlah pengungsi di empat kelurahan di Pulau Mayau dan dua kelurahan di Pulau Tifure mencapai sekitar sembilan ratus hingga seribu jiwa. Penanganan pengungsi dilakukan melalui sistem posko terpusat dengan dapur umum mandiri di masing-masing titik, sehingga distribusi bantuan dapat dilakukan secara terarah dan sesuai kebutuhan.

Sekda menambahkan bahwa penanganan bencana gempa memiliki karakteristik berbeda dibandingkan bencana lain, sehingga pendekatan mitigasi dilakukan dengan memastikan warga tetap berada di lokasi aman, meskipun sebagian sudah kembali ke rumah namun belum beraktivitas secara normal akibat kondisi bangunan yang terdampak.

Selain penanganan pengungsi, pemerintah juga melakukan pendataan kerusakan infrastruktur yang meliputi rumah warga, fasilitas pendidikan, perkantoran, serta rumah ibadah. Hingga saat ini, jumlah kerusakan tercatat sekitar 233 unit, dengan klasifikasi rusak ringan, sedang, dan berat. Untuk rumah ibadah, terdapat sekitar tiga bangunan yang mengalami kerusakan berat, di antaranya di wilayah Mayau dan Lelewi.

“Data sementara kerusakan mencapai kurang lebih 233 unit, yang mencakup rumah warga, fasilitas pendidikan, perkantoran, dan rumah ibadah. Untuk rumah ibadah yang rusak berat ada sekitar tiga lokasi, termasuk di Mayau dan Lelewi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Ternate telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait langkah pemulihan pascabencana, termasuk kemungkinan prioritas program perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga terdampak, khususnya di wilayah Batang Dua. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)