Berita

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, SE, MM menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) se-Provinsi Maluku Utara, bertempat di Kantor BPKP Perwakilan Malut Selasa, (20/2/2024).

Rakorwasda ini mengusung tema “Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan,”.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Tri Wibowo Aji menyampaikan, bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tinggi belum berdampak dan dimanfaatkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku Utara belum signifikan menurun.

“Sehingga angka Prevalensi Stunting Maluku Utara masih di atas Nasional, antara lain disebabkan perencanaan dan penganggaran dalam sektor penanganan prevalensi stunting belum dirancang secara efektif dan efisien untuk mendukung target nasional tahun 2024 sebesar 14%,”ucapnya.

Selain itu Tri Wibowo, berharap seluruh pemda agar perlu lebih meningkatkan kualitas tata kelola dengan melakukan penguatan SPIP, kapabilitas APIP, penerapan manajemen risiko, serta strategi pencegahan korupsi yang implementatif pada seluruh area proses bisnis dan tidak terpaku pada pemenuhan dokumentasi administrasi.

“Tentunya, sejalan dengan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran, pemerintah daerah diarahkan untuk mulai memperbaiki dari tahapan perencanaan dengan memperhatikan pendekatan perencanaan yang holistik, tematik, integratif dan spasial dengan menerapkan penjenjangan kinerja dan cross cutting kinerja dalam kerangka logis, serta menerapkan indikator kinerja yang dirumuskan dengan SMART,”ungkapnya.

Tri Wibowo juga menyampaikan angka prevalensi balita stunting di 10 Kabupaten kota Ternate, yakni Kota Ternate 17,1, Tikep 19,1, Pulau Taliabu 23,7, Halbar 23,9, Halut 24,9, Kepsul 28,5, Pulau Morotai 31,2, Halsel 31,4, Halteng 32,2 dan Haltim 32,3.

Terkait persoalan angka Stunting dan Kemiskinan, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, SE, MM mengatakan, memang dalam memahami itu, tidak hanya pada program dengan indikator-indikator yang terukur. Tetapi, ada satu persoalan yang saya mau sampaikan, bahwa bagaimana caranya supaya bisa meng gaiden dan menggerakkan kita di 10 Kabupaten Kota.

“Dan indikator itu, tidak hanya menarik pada visi misi, akan tetapi harus menggerakkan kita di 10 kabupaten kota di Maluku Utara, untuk bisa bersinergi menurunkan angka kemiskinan dan tunting yang menjadi isu nasional yang harus diperkuat di daerah,”kata Sekda Kota Ternate.

Kemudian, lanjut Sekretaris Daerah Kota Ternate, akan menjadi catatan Pemerintah Kota Ternate juga. Dan karena saat ini, RPJPD Provinsi juga belum tuntas, sementara di Kota Ternate sudah dilakukan konsultasi publik.

“Jadi kita juga harus perlu tahu arah dari RPJPD ini di mana, yang harus kita selaraskan antara pusat, Provinsi dan 10 Kabupaten Kota. Dan kita tidak boleh berfikir kabupaten kota mana yang maju, tetapi kita harus bergerak bersama untuk memajukan Provinsi Maluku Utara,”tambahnya.

Selanjutnya, di akhir kegiatan, ada penandatangan komitmen antara Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara untuk memperbaiki kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan dengan:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dengan perumusan penjenjangan kinerja yang logis dan terukur;

2. Meningkatkan kualitas implementasi Manajemen Risiko pada pencapaian sasaran strategis Pemda, sasaran strategis OPD, dan operasional OPD;

3. Meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi dengan membangun kebijakan dan sistem antikorupsi, assessment dan mitigasi risiko korupsi, serta membangun budaya antikorupsi;

4. Meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan aset dan kepatuhan dalam pengelolaan belanja;

5. Meningkatkan akuntabilitas tata kelola dan keuangan Desa melalui pemenuhan kelengkapan regulasi terkait pengelolaan keuangan desa dan pembinaan kapasitas SDM Desa;

6. Meningkatkan peran pengawasan APIP dalam pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengendalian Korupsi; dan

7. Meningkatkan kapasitas Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Badan Usaha dan Badan Layanan yang ada di Daerah.