Berita

PEMKOT TERNATE - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM turun langsung melakukan dialog bersama warga Kelurahan Tobololo dan Sulamadaha yang melakukan aksi penutupan akses jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Takome di depan Gereja Tabanga, Kecamatan Ternate Barat, Jumat (24/4/2026).

Kehadiran Sekda di lokasi menjadi langkah cepat untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.

Aksi yang didominasi oleh kaum ibu tersebut dimulai sekitar pukul 08.17 WIT. Massa memblokade badan jalan utama yang menjadi jalur menuju TPA Takome, sehingga armada pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate tidak dapat melintas. Kondisi tersebut menyebabkan antrean truk sampah tertahan di sepanjang akses menuju lokasi.

Aksi penutupan jalan dilakukan sebagai bentuk aspirasi warga terkait dampak penertiban pedagang di kawasan Pasar Higienis Gamalama beberapa waktu lalu. Warga yang terdampak meminta adanya kepastian dari pemerintah mengenai lokasi berjualan yang layak agar aktivitas ekonomi mereka tetap berjalan.

Dalam penyampaian aspirasinya, warga menegaskan bahwa pembukaan akses jalan akan dilakukan apabila terdapat kepastian solusi dari pemerintah. Salah satu peserta aksi menyampaikan bahwa masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan untuk menyediakan tempat berjualan yang jelas bagi pedagang terdampak.

Di sisi lain, aksi protes tersebut juga berkaitan dengan penertiban lahan parkir di kawasan pasar oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate. Kebijakan itu dinilai sebagian warga berdampak pada penghasilan pedagang dan juru parkir yang menggantungkan aktivitas ekonomi di area pasar.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Musli Muhamad, lebih dahulu berada di lokasi guna membuka komunikasi dengan warga agar armada pengangkut sampah diberikan akses jalan. Namun pada tahap awal, permintaan tersebut belum dapat diterima karena warga memilih menunggu kepastian langsung dari pemerintah.

Situasi mulai mencair ketika Sekda Kota Ternate hadir dan melakukan dialog terbuka bersama masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Sekda mendengarkan langsung berbagai aspirasi terkait dampak penertiban serta kebutuhan warga pasca relokasi pedagang.

Perwakilan warga menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan kejelasan terkait lokasi usaha yang dapat digunakan secara tetap. “Yang kami inginkan hanya kepastian tempat untuk berjualan agar kami bisa kembali menjalankan aktivitas seperti biasa,” ujar salah satu perwakilan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Sekda menegaskan bahwa pemerintah daerah akan meninjau langsung kondisi di pasar bersama warga untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama.

“Kita akan lihat langsung kondisi pasar bersama-sama agar persoalan ini bisa dibicarakan dan dicari jalan keluarnya,” kata Sekda saat berdialog dengan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga menjelaskan bahwa kebijakan penataan kawasan pasar bukan bertujuan menghilangkan sumber penghidupan warga, melainkan bagian dari upaya menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman.

“Kami menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat prosedur di lapangan yang dirasakan belum tepat. Pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat, dan penataan ini akan dievaluasi agar menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak,” ujarnya.

Pendekatan persuasif yang dilakukan pemerintah mendapat respons positif dari warga. Setelah tercapai kesepahaman, massa secara sukarela membuka blokade jalan sekitar pukul 10.30 WIT. Arus lalu lintas kembali normal, termasuk akses armada pengangkut sampah menuju TPA Takome.

Usai dialog, Sekda bersama sejumlah perwakilan pedagang bergerak menuju Pasar Higienis Gamalama untuk meninjau langsung kondisi lapangan serta membahas langkah konkret terkait relokasi dan penataan area usaha.

Peristiwa tersebut menjadi evaluasi penting dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang publik, khususnya di kawasan pasar tradisional. Pendekatan komunikasi yang terbuka dan respons cepat dinilai efektif menjaga kondusivitas sosial sekaligus mencegah konflik berkepanjangan.

Hingga saat ini, Dinas Perhubungan bersama Satuan Polisi Pamong Praja masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun skema penataan parkir dan area usaha yang lebih inklusif, tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat maupun ketentuan tata ruang kota.

Langkah cepat pemerintah dalam merespons aspirasi warga juga mempertegas komitmen Pemerintah Kota Ternate untuk memastikan kebijakan publik berjalan dengan tetap mengedepankan dialog, perlindungan sosial, dan kepentingan masyarakat luas. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)