Berita

PEMKOT TERNATE – Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si bersama Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar menghadiri Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan Ke-III Tahun Sidang 2025 DPRD Kota Ternate dengan agenda, “Penyampaian dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP-APBD) Tahun Anggaran 2024” yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A. Im, ST.

Digelar di Gedung DPRD Kota Ternate, Kelurahan Kalumata, Selasa (17/6/2025), rapat tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM., Forkopimda Kota Ternate, para Anggota Dewan, sejumlah Kepala OPD dan Camat di Lingkup Pemerintah Kota Ternate.

Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si dalam paparannya menyampaikan bahwa LPP- APBD tahun 2024 pada esensinya, merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRD dan masyarakat, sekaligus merupakan wahana evaluasi, penilaian dan perbaikan kinerja pemerintahan pada 1 (satu) tahun anggaran.

“Dengan demikian laporan pertanggungjawaban ini juga dilengkapi dengan indikator keberhasilan yang terimplementasi melalui program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama kurun waktu 1 (satu) tahun, dan telah melewati tahapan audit oleh Badan Pemeriksan Keuangan atau BPK,” ungkap Wali Kota.

Wali Kota mengajak kepada kita semua untuk dapat melihat secara objektif, sejumlah indikator keberhasilan yang terkorelasi dengan hasil dari audit BPK yang menginformasikan indikator program RPJMD dan telah tertuang kedalam renstra masing-masing OPD sebagai wujud implementasi capaian kinerja Pembangunan masing-masing OPD di semua aspek yang meliputi aspek perekonomian, aspek keuangan, dan realisasi program/kegiatan.

Wali Kota juga memaparkan pada aspek perekonomian meliputi pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dan Inflasi.

“Pada Aspek Keuangan dan Realisasi Program/Kegiatan, dalam rangka memperkuat struktur APBD Kota Ternate, kami terus memantapkan berbagai upaya peningkatan pendapatan daerah, dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap kapasitas perekonomian daerah. Di tahun 2024 telah dilakukan upaya peningkatan pendapatan daerah, baik PAD, Pendapatan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah,” paparnya.

Dijelaskan juga, bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan dipertahankannya opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) atas LKPD Pemerintah Kota Ternate untuk Tahun 2024 yang merupakan penghargaan Opini WTP yang ke-sebelas kalinya secara berturut-turut.

“Dengan segala kerendahan hati perlu kami sampaikan bahwa keberhasilan meraih WTP 11 (sebelas) kali secara berturut-turut, hal ini merupakan bentuk kerja keras dan kerja ikhla yang dimana selau mengedepankan asas menjaga akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan yang benar dan baik dari semua OPD,” ungkapnya.

Wali Kota berharap agar prestasi opini WTP dan peringkat terbaik dalam konteks tata kelola pemerintahan ini, dapat dipertahankan untuk tahun-tahun ke depan dalam implementasi pelaksanaan program-program dan kegiatan Pemda Kota Ternate.

“Hal ini perlu Saya tegaskan karena predikat opini WTP merupakan indikator penting. bahwa tata kelola pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi dan transparansi, yang merupakan esensi penting dari implementasi good governance. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dewan dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Ternate atas komitmen bersama untuk selalu mengedepankan administrasi pengelolaan Keuangan Daerah, tertib,” terangnya.

Lebih lanjut dipaparkan, dalam menjaga kelangsungan pembangunan daerah, faktor yang sangat penting adalah tersedianya sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memadai. Pada sektor perpajakan, pendapatan daerah Kota Ternate, sangat mengandalkan pendapatan yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, BPHTB dan PBB.

Sementara itu, upaya peningkatan penerimaan retribusi daerah diarahkan terhadap obyek retribusi yang memiliki potensi untuk dikembangkan antara lain retribusi pasar, retribusi persampahan serta retribusi izin mendirikan bangunan.

“Dari berbagai upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah tersebut di atas, telah menghasilkan pendapatan daerah, Rp. 1.196.795.898.855,00 yaitu dari telah dapat direalisasikan sebesar sebesar Rp. 1.077.484.500.211,46 atau mencapai 90,03 persen. Apabila dilihat dari jenis penerimaannya, meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah,” sebutnya.

Tahun 2024 target PAD sebesar Rp. 162.060.000.000,00 mampu direalisasi sebesar Rp. 106.154.308.836,46 atau sebesar 65,50 persen. Realisasi PAD ini terdiri dari penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 76.558.328.336,00 atau 93,36 persen, retribusi daerah sebesar Rp.20.024.315.575,00 persen, Hasil Pengelolaan kekayaan Rp. 3.359.625.392,24 atau 67,19 Pendapatan asli daerah sebesar 17,02 persen. atau sebesar 51,93 Daerah persen serta sebesar Rp 6.212.039.533,22 atau sebesar 17,02 persen.

Selanjutnya, Dana Transfer tahun 2024 target Rp.1.028.476.596.255,00 Pendapatan Transfer terealisasi sebesar sebesar Rp. 966.809.469.603,00 atau sebesar 94,00 persen. Realisasi penerimaan ini merupakan kontribusi dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, DAU, DAK dan Dana Penyesuaian.

Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 6.259.302.600,00 terealisasi Rp.4.520.721.772,00 atau sebersar 72,22 persen.

Selanjutnya dari aspek Belanja Daerah, belanja daerah yang dialokasikan mencapai Rp. 1.197.804.838.822,96 dengan jumlah realisasinya mencapai Rp. 1.077.929.396.958,06 atau sebesar 89,99 persen, dengan informasikan sebagai berikut:

a. Realisasi belanja Operasi mencapai Rp. 938.405.103.300,03 atau sebesar 92.99 persen dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.009.131.213.085,60.

b. Realisasi belanja Modal yang terdiri program/kegiatan OPD Tahun 2024 dari realisasi mencapai Rp. 138.390.899.458,03 atau sebesar 74,70 persen dari rencana anggaran sebesar Rp. 185.253.478.437,36

Kemudian untuk Belanja Tidak Terduga selama waktu yang sama, dianggarkan sebesar Rp. 3.420.147.300,00 telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.133.394.200,00 atau sebesar 33,14 persen.

“Sebagai bagian akhir dari laporan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD ini, berkaitan dengan Pembiayaan, yakni berupa transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Perkembangan anggaran pembiayaan pada Tahun 2024, meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan realisasi selama tahun anggaran 2024 sebesar 2.437.382.426,95 yang berasal dari penggunaan sisa lebih tahun lalu serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak terdapat Pengeluaran Pembiayaan Daerah selama Tahun Anggaran 2024,” pungkasnya.

Di akhir sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi secara khusus kepada segenap Anggota Dewan karena melalui komitmen bersama Dewan mampu menciptakan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, melalui tertib penyampaian laporan pertanggungjawaban yang selalu dilaksanakan tepat waktu, sesuai jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, begitu pula atas dukungan dewan terhadap sejumlah kebijakan publik dan strategis yang telah diakomodir dalam APBD Tahun 2024.

“Kita menyadari bersama, bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan catatan penting yang segera harus kita dibenahi kedepan. Terutama yang terkait dengan pelayanan dasar masyarakat. Untuk itulah Saya menyakinkan diri. sejak terpilih, sepenuhnya Mengabdi Untuk Kepentingan Warga Kota Ternate dalam proses pembangunan Kota Ternate kedepan,” tegasnya.

Rapat diakhiri dengan penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP-APBD) Tahun Anggaran 2024 dari Pemerintah Kota Ternate kepada DPRD Kota Ternate (Tim_IKP Diskominfo Ternate)