Minggu, 26 Juni 2022
 
Pemerintah Kota Ternate
Informasi terbaru seputar pemerintahan Kota Ternate
14 April 2022 - 19:32:34 - Read: 130

Pemkot Ternate Tandatangani MoU Kerja Sama Tata Kelola Keuangan bersama BPKP

DISKOMINFO SANDI - Wali Kota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Edy Suharto, Ak., MM menandatangani nota kesepakatan bersama antara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan Pemerintah Kota Ternate Tentang Kerja Sama Tata Kelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate yang dilanjutkan dengan Sosialisasi SPIP Terintegrasi, Kamis (14/4/22).

Acara tersebut dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. Jusuf Sunya, ME., Jajaran BPKP Maluku Utara dan sejumlah Kepala OPD di Lingkup Pemerintah Kota Ternate yang di gelar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Wali Kota Ternate.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Edy Suharto dalam sambutannya mengatakan, SPIP merupakan proses integral pada tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya tujuan organisasi.

Di dalam penerapan SPIP ini, SPIP dilakukan secara integral yakni satu kesatuan dan menyeluruh pada setiap kegiatan baik berupa perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang tentunya menyatakan hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Dalam pelaksanaan SPIP ini, pemerintah daerah juga menjadi salah satu area dari MCB atau area untuk pencegahan adanya korupsi yang dicanangkan oleh KPK bersama dengan kementerian dalam negeri dan BKPB .

“Kami terus melakukan pembinaan baik melalui penerbitan aturan-aturan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan bahkan melalui pendampingan atau asistensi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah”. jelasnya.

Monitoring Centre for Prevention (MCP) merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

KPK menetapkan Kota Ternate pada urutan ke-3 dengan score nilai yang masih berbeda jauh dengan urutan 1 yakni Pulau Morotai.

Sementara itu, Wali Kota Ternate dalam sambutannya mengatakan, “Di dalam beberapa kesempatan, kerja sama asistensi atau pendampingan itu sudah dilakukan jauh sebelumnya tetapi perlu kita payungi kembali karena bisa saja ada beberapa hal yang mungkin belum sempat kita lakukan di era sebelumnya sebagai bagian kita untuk melakukan antisipasi perkembangan-perkembangan tertentu yang bisa terjadi pada masa yang akan datang”.

“Saya berharap ada perbaikan agar pada penilaian MCP selanjutnya, Kota Ternate bisa berada di posisi terbaik, kehadiran BPKP bisa sangat mambantu jadi momen kesepakatan ini harus betul-betul kita manfaatkan sebaik mungkin sehingga tujuan organisasi yang dibentuk dapat terwujud”. Harap Wali Kota.

Di akhir sambutan Wali Kota Ternate menambahkan “Saya berharap ada perbaikan agar pada penilaian MCP selanjtunya, Kota Ternate bisa berada di posisi terbaik, kehadiran BPKP bisa sangat mambantu jadi momen kesepakatan ini harus betul-betul kita memanfaatkan sebaik mungkin sehingga tujuan organisasi yang dibentuk dapat terwujud. (Tim Redaksi)

BERITA LAINNYA