Berita

PEMKOT TERNATE - Pemerintah Kota Ternate mematangkan kesiapan menghadapi pemeriksaan terperinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman, M.Si di Kantor Wali Kota Ternate, Selasa, 7 April 2026.

Rapat tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Provinsi Maluku Utara, Bhuono Agung Nugroho Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM, ketua tim pemeriksa, serta seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

Dalam arahannya, Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman, M.Si menjelaskan bahwa pemeriksaan terperinci merupakan tahapan lanjutan dari pemeriksaan pendahuluan yang telah dilaksanakan sebelum bulan Ramadhan. Tahap ini difokuskan pada penguatan dan verifikasi terhadap data yang sebelumnya telah dihimpun oleh tim pemeriksa.

Wali Kota menekankan pentingnya kesiapan seluruh OPD dalam menghadapi proses tersebut. Menurutnya, tahapan pemeriksaan ini menjadi krusial untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data keuangan daerah.

“Pemeriksaan lanjutan ini bertujuan memperkuat hasil temuan awal. Karena itu, seluruh OPD harus benar-benar siap dan memastikan data yang disajikan valid,” ujar Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota meminta agar seluruh pimpinan OPD bersikap proaktif dan responsif terhadap setiap permintaan dokumen dari tim BPK. Hal ini dinilai penting guna menjamin kelancaran proses pemeriksaan serta penyelesaian tepat waktu.

Wali Kota juga menegaskan pembatasan perjalanan dinas bagi pimpinan OPD selama proses pemeriksaan berlangsung. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar seluruh pimpinan tetap fokus dalam mendukung kelancaran pemeriksaan.

“Selama proses ini berjalan, pimpinan OPD tidak diperkenankan melakukan perjalanan ke luar daerah kecuali untuk urusan yang sangat mendesak dan harus mendapat izin langsung dari Wali Kota,” tegasnya.

Selain itu, tim pemeriksa turut mengingatkan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) tidak boleh dijadikan alasan keterlambatan dalam penyediaan dokumen. OPD diminta tetap menjaga kinerja pelayanan administrasi secara optimal selama proses pemeriksaan berlangsung.

Sementara itu, Sekda Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM,, menyampaikan bahwa pemeriksaan terperinci harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh.

Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi internal di masing-masing OPD agar seluruh kebutuhan data dari tim pemeriksa dapat dipenuhi dengan cepat dan tepat.

“Sinergi internal harus diperkuat. Pimpinan OPD perlu memastikan seluruh jajaran mampu merespons setiap permintaan data secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ungkap Sekda.

Dengan dukungan kesiapan serta koordinasi yang solid antar-OPD, Pemerintah Kota Ternate optimistis pelaksanaan pemeriksaan terperinci LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar. Pemerintah daerah juga berharap hasil akhir dari proses ini dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)