Berita

PEMKOT TERNATE - Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Marsaoly, SE, MM menghadiri sekaligus membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Ternate Selatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate tahun anggaran 2026.

Digelar di Hotel Bukit Pelangi, Kecamatan Ternate Selatan, Senin (17/2/2025) kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala Bappelitbangda Kota Ternate Mohd. Taufik Djauhar, SE., M.Si, sejumlah Kepala OPD, Camat Ternate Selatan Anang Irianto, S.STP., M.Si, Forkopimcam Ternate Selatan, para Lurah se-Kecamatan Ternate Selatan dan para delegasi Kelurahan.

Musrenbang tersebut mengangkat tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Infrastruktur Dasar pada Wilayah Batang Dua, Hiri dan Moti (BAHIM), Kemudahan dan Keadilan dalam Memperoleh Energi serta Optimalisasi Jaminan Perlindungan Pekerja Rentan”.

Camat Ternate Selatan Anang Irianto, S.STP., M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa mekanisme dan tahapan musrenbang diawali dengan musrenbang tingkat kelurahan yang pelaksanannya sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 24 Januari 2025.

Dengan rencana usulan yang dihasilkan pada bidang infrastruktur dan kewilayahan sebanyak 222 usulan, bidang sosial dan budaya 72 usulan, bidang ekonomi dan sumber daya 54 usulan yang tersebar di 17 kelurahan di kecamatan Ternate Selatan

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE, MM dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan pada hari ini merupakan tahapan kedua dalam siklus tahapan perencanaan pembangunan nasional.

Menurutnya, fase-fase tahapan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ini adalah tahapan normatif yang harus digelar sebagai bagian bentuk dalam menjaring aspirasi masyarakat.

“Sudah banyak hal yang telah dilakukan oleh pendiri-pendiri negeri ini, yang pertama RPJPD, kurang lebih sudah ada beberapa kebijakan yang dilakukan pada awal hingga akhir masa pemerintahan Almarhum Syamsir Andili. Berikutnya, terdapat juga pada masa pemerintahan Almarhum Haji Burhan yang mana merupakan sesuatu yang luar biasa dengan memberi kontribusi bagi Kota Ternate. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak M. Tauhid Soleman, ini berjalan dalam 3 tahun 5 bulan tahap periode pertama di RPJMD Ternate Mandiri Berkeadilan (Andalan), di periode kedua ini (Andalan jilid II) akan ada penajaman-penajaman yang butuh disinkronkan dan juga disinergikan,” jelasnya.

Sekda berpesan untuk terus menjaga semangat para pendiri-pendiri dalam menjaga kota ini agar selalu berkesinambungan, dimana yang dilakukan para pendiri-pendiri tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat Kota Ternate.

“Pak Wali juga telah menyampaikan bahwa faktor-faktor terkait dengan rasionalisasi anggaran merupakan salah satu faktor yang nantinya akan mempengaruhi perencanaan di 2026,” ungkapnya.

Kemudian, ada beberapa kebijakan yang juga disampaikan yakni terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Kebijakan tersebut dirumuskan berdasarkan visi-misi dari kepala daerah terpilih yang kemudian dirumuskan dalam RPJMD dan ini akan diimplementasikan untuk 5 tahun pertama, 2025-2030”.

Lanjut, RPJP 2025-2045 dengan semangat nasional Indonesia Emas. “Kurang lebih ini merupakan panduan atau guidance serta roadmap untuk apa yang nanti didiskusikan, dirumuskan, dan disepakati. Ini akan menjadi benang merah yang harus terukur, terarah, dan tepat sasaran dalam mendukung kerja-kerja aparatur di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan,” pungkasnya.

Sekda berharap bahwa nanti ada sebuah kebijakan-kebijakan dan program-program yang best practice dan populis, dan itu melekat pada beberapa kelurahan sebagai pilot project sehingga dapat melihat serta mempertimbangkan karakteristik dan potensi setiap kecamatan yang berbeda-beda.

“Beberapa kebijakan yang saya maksudkan untuk menjadi karakteristik di kecamatan adalah kebijakan terkait sampah. Sampah merupakan salah satu yang menjadi kewajiban ataupun tugas pemerintah, tetapi ini juga dibutuhkan tanggung jawab kita bersama. Sehingga, pemerintah akan menurunkan memberi peran kepada Ketua RT (Rukun Tetangga), yang dimana dalam setiap kelurahan itu nanti kami atur dalam bentuk Peraturan Wali Kota ataupun Surat Edaran Wali Kota untuk membantu program terkait dengan kebersihan lingkungan masing-masing,” tegas Sekda.

Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa nanti iuran untuk sampah PDH akan dihilangkan. Nantinya akan dikelola dan dihubungkan langsung di setiap kelurahan. Jadi sampah yang diangkut di setiap RT RW, akan menjadi tanggungjawab RT. Kemudian 10% dari pungutan yang disepakati akan menjadi bagian dari operasional RT dan RW.

Kemudian terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis, Sekda menghimbau kepada Camat dan Ketua TP PKK Kecamatan Ternate Selatan untuk terus mengontrol pelaksanaannya.

“Program ini perlu kita dukung walaupun pada awal-awal ini masih belum kencang, tetapi saya pikir 1-2 tahun ke depan ini dia sudah normal dan kiranya keberpihakan-keberpihakan APBN melalui anggaran yang nanti tersedia untuk menjadi tanggung jawab kita yang ada di daerah,” terang Sekda.

Di akhir sambutannya, Sekda mengucapkan arpesiasinya kepada seluruh delegasi yang telah berdiskusi di tingkat kelurahan, Sekda juga berharap agar para OPD-OPD teknis tetap terus memantau saluran-saluran drainasi ataupun talut-talut yang diusulkan di beberapa kelurahan. Kemudian juga ada tindakan mitigasi dan ikhtiar dini untuk beberapa lokasi yang berpotensi bencana, selain itu pemerintah kota akan menjadikan isu-isu kesehatan untuk menjadi prioritas utama di beberapa kelurahan, misal isu stunting dan ATM (AIDS, Tuberculosis, Malaria). (Tim_IKP Diskominfo Ternate)