Berita

PEMKOT TERNATE - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2025 secara resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kota Ternate yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Ternate, Selasa (21/7/2026).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, S.H., didampingi Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate, Jamian Kolengsusu, serta dihadiri Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si., Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, S.E., M.M., unsur Forkopimda Kota Ternate, para anggota DPRD Kota Ternate, para asisten, staf ahli, kepala OPD serta camat di lingkup Pemerintah Kota Ternate.

Pengesahan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Wali Kota Ternate dan pimpinan DPRD Kota Ternate setelah seluruh tahapan pembahasan Ranperda diselesaikan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si., menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Ternate atas kemitraan dan sinergi yang terjalin selama proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama terhadap Ranperda LPP APBD Tahun Anggaran 2025.

"Atas nama Pemerintah Kota Ternate, saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas komitmen serta kerja sama yang telah terbangun selama pembahasan Ranperda ini. Sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas," ungkap Wali Kota.

Menurut Wali Kota, pengesahan Perda tersebut tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban konstitusional pemerintah daerah, tetapi juga menjadi momentum untuk terus melakukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

"Persetujuan terhadap Ranperda ini kami maknai sebagai langkah untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. Setiap proses evaluasi dan pembahasan bersama DPRD menjadi bagian penting dalam menghadirkan pemerintahan yang semakin efektif, responsif, dan akuntabel," katanya.

Wali Kota juga memastikan Pemerintah Kota Ternate akan menindaklanjuti seluruh masukan, saran, serta rekomendasi yang disampaikan DPRD sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah.

"Berbagai rekomendasi yang telah diberikan DPRD akan kami jadikan dasar untuk melakukan pembenahan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat," ungkap Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD sebagai representasi rakyat.

"LPP APBD merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Karena itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas harus terus menjadi landasan dalam setiap pengelolaan anggaran daerah," jelasnya.

Mengakhiri sambutannya, Wali Kota kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ternate untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan pelayanan publik.

"Kami berkomitmen untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah agar setiap program pembangunan dapat berjalan secara optimal serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Ternate," pungkas Wali Kota. (Tim_IKP Diskominfo Ternate)